Peran PLNDRI Terhadap Penyelesaian Konflik ISRAEL-PALESTINA (Studi Kasus: Keanggotaan INDONESIA di DK PBB 2007-2008)

Oleh: Muhammad Ghufron Mustaqim

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik di Israel dengan negara-negara Arab di Timur Tengah terjadi karena isu sederhana: Dua kelompok masyarakat berbeda (Israel, dari bangsa Yahudi, dan Palestina) ingin membangun negara di tempat yang sama. Daerah yang menjadi perebutan diantaraya Jerusalem Timur, Jalur Gaza, dan Tepi Barat dengan motif penggusuran pemukiman Palestina oleh Israel. Konflik dimulai ketika 14 Mei 1948, pemimpin Zionis, aktifis gerakan yang mengupayakan negara Yahudi, mendeklarasikan kemerdekaan untuk negara mereka yang diberi nama Israel di wilayah Palestina. Kemudian, Arab yang tidak menginginkan sebuah negara Yahudi muncul, pada 15 Mei 1948  menyerang Israel[1], Muncullah peperangan dan konflik berikutnya, hingga yang terakhir  ketika Israel pada 17 November 2009 menyetujui pembuatan rumah Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan. Pejuang Palestina menenembakkan roket ke Israel (18/11) dan Israel membalasnya dengan Serangan Udara ke Palestina (22/11)[2].

Pada kurun 2007-2008 terjadi beberapa pertempuran antara militan Palestina dengan Pasukan Pertahanan Israel. Pertengahan Mei 2007, pasukan Palestina membakar 220 perumahan Israel di Kota Sderot. Israel membalas dengan serangan misil dan bom udara yang ditujukan ke militer Hamas[3] dan infrastrukur politiknya. Pada 29 Februari 2009, Pasukan Darat Israel masuk Gaza dan membunuh 100 militan Hamas. Di samping itu, Israel juga menghentikan suplai listrik dan bahan bakar ke Gaza untuk memperlemah Hamas. Gencatan senjata terjadi beberapa kali, tetapi tidak berlangsung lama. Pada akhir 2008, dimulai pada 27 Desember, Israel menyerang Hamas secara besar-besaran. Tercatat setidaknya 400 warga Palestina (termasuk non-combatan) meninggal[4]. Seri peperangan ini berakhir pada 17 Januari 2009, setelah Israel secara sepihak mengumumkan gencatan senjata.

Pada sisi lain, di mana konflik Israel-Palestina juga tidak begitu kunjung selesai, tercatat pada kurun 2007-2008, Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) Tidak Tetap PBB. Hal ini memberikan keuntungan Indonesia dalam konteks sebagai wadah untuk mengekspresikan politik luar negeri dan diplomasinya. Posisi Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina yang secara jelas menyebutkan bahwa perdamaian harus tercapai di Timur Tengah dengan memberi kemerdekaan penuh kepada Palestina, menjadikan posisinya di DK PBB dalam menangani isyu perdamaian ini lebih strategis dari pada peran sebelumnya. Keanggotaan Indonesia di DK PBB diwarnai dengan aktifnya diplomasi Indonesia dalam usaha-usaha penyelesaian masalah konflik Palestina-Israel.

Indonesia memandang konflik Israel-Palestina dengan perhatian tersendiri. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, 206.635.753 orang (87% total penduduk)[5] dan pernah mengalami jajahan, Indonesia memiliki rasa perhatian yang tinggi untuk membantu Palestina—yang juga mayoritas muslim. Di samping itu pendudukan Israel di wilayah Palestina merupakan bentuk penjajahan yang bertentangan dengan prinsip Politik Luar Negeri Indonesia sekaligus melawan bertentangan dengan nilai yang dijunjung Indonesia di UUD 1945 tentang penghapusan segala bentuk penjajahan.

Implementasi Politik Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia di DK PBB, ataupun juga di forum-forum lain, sangat menarik untuk dikaji. Dalam paper ini, penulis mengulas bagaimana peran Indonesia, pada masa keanggotaannya di DK PBB 2007-2006, dalam upaya menyelesailan konflik Israel dan Palestina.

Pertanyaan Riset

Pertanyaan Riset yang kami ajukan dalam paper ini adalah, “Bagaimana peran Indonesia, ketika menjadi anggota DK PBB 2007-2008, dalam proses penyelesaikan konflik Israel-Palestina?”

Landasan Konseptual

1) Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri adalah tentang bagaimana suatu negara memiliki atau membuat kebijakan, sikap, atau juga aksi untuk menyelesaikan suatu masalah atau mempromoskan perubahan situasi di lingkungan yang berada di luar batas wilayah negara tersebut. Politik Luar Negeri terdiri dari empat komponen: orientasi politik luar negeri, peranan nasional, tujuan-tujuan, dan implementasi atau aksi.[6]

Keikutsertaan suatu negara dalam isyu-isyu internasional merupakan ekspresi orientasi umum negara tersebut. Orientasi ini merupakan sikap dan komitmen terhadap lingkungan luar dan ditujukan sebagai strategi untuk meraih tujuan domestik maupun eksternal. Strategi dan orientasi ini dihasilkan oleh sejumlah keputusan sebagai usaha untuk mengubah nilai (values) dan kepentingan, hingga upaya untuk mengubah kondisi dan karakter yang ada di lingkungan domestik dan juga eksternal.[7]

Holsti (1988) memaparkan terdapat empat variabel yang memengaruhi suatu negara memilih suatu strategi dalam politik luar negerinya. Yaitu, pertama, struktur dari sistem internasional. Kedua, kebutuhan sosial dan ekonomi. Ketiga, persepsi pembuat kebijakan terhadap ancaman luar yang bisa mengganggu nilai dan kepentingan mereka. Dan keempat, lokasi geografis dan sumber daya alam negara tersebut.[8]

2) Kepentingan Nasional

Holsti (1988) selanjutnya mengklasifikasikan tujuan atau kepentingan nasional menjadi tiga hierarki: kepentingan inti (core interests), tujuan menengah (middle-range objectives), dan tujuan jangka panjang (long-range goals). Kepentingan inti adalah kepentingan yang fundamental terhadap eksistensi unit politik, dan tanpanya negara tidak bisa mencapai tujuan lainnya. Kepentingan ini meliputi maksimalisasi keamanan, otonomi, dan ekonomi (pendapatan, pekerjaan dsb). Tujuan menengah adalah tujuan yang tidak begitu berpengaruh terhadap kepentingan inti, dan kegagalan mengamankan tujuan ini tidak dianggap sebagai krisis. Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, dan keinginan berkaitan dengan tujuan politik atau ideologi pada sistem internasional oleh suatu negara, dan bersifat universal.[9] Seperti kampanye Lenin berkaitan dengan promosi ideologi sosialismenya.

Tujuan jangka menengah secara umum dibagi menjadi tiga bagian. Pertama yakni pemerintah mempromosikan kepentingan pihak swasta (private citizens), walaupun tidak berkaitan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Kedua, berkaitan dengan keinginan untuk menaikkan prestise di level intenasional, yakni seperti melalui perkembangan teknologi dan industrialisasi. Sedangkan kategori yang ketiga berbentuk peluasan diri. Bisa melaui perluasan wilayah, atau penyebaran budaya dan madzhab politik. Namun, selain ketiga di atas, tujuan menengah juga meliputi memberikan dukungan kepada negara sahabat dan aliansi, mendukung penegakan hak asasi manusia, dan penanganan isyu lingkungan.[10]

Hipotesis

Penulis berasumsi bahwa Indonesia berkontribusi dalam DK PBB terhadap penyelesaian konflik di Israel-Pelestina. Bentuk kontribusinya adalah melalui voting, diplomasi dan atau pendapat yang dinyatakan oleh pemerintah RI. Kontribusi ini yang pada akhirnya berhasil membuat resolusi dari DK PBB. Posisi Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina karena bagi Indonesia, Palestina merupakan negara sahabat. Selain diakibatkan kedua negara merupakan negara yang mayoritas muslim, Konstitusi Indonesia di Pembukaan UUD 1945, secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan.

PEMBAHASAN

Posisi Indonesia terhadap Isu Israel-Palestina

Presiden RI 2004-2009, Susilo Bambang Yudhoyono, pada awal masa kepemimpinannya, mengatakan bahwa membantu proses pencapaian perdamaian di Timur Tengah merupakan batu pertama politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinanya. Perdamaian ini menurutnya hanya akan dicapai apabila Palestina diberi kebebasan untuk merdeka. Pada pertemuan dengan 119 diplomat yang mewakili Indonesia di 85 negara pada 13 Desember 2004, SBY berpidato:

“I asked the diplomats to be more proactive, and to keep searching for an opportunity to contribute to the Middle East peace process, particularly in the case of Palestine. I know it is not easy to find an entry point to get involved in the peace process, and the problem is also very complicated. But I am sure there is always a chance as long as we are proactive in examining this matter. We are sure that peace in the (Middle East) region can be achieved if the Palestinian’s right to freedom is fulfilled.” (The Jakarta Post, 14/12/2004)[11]

Posisi Indonesia dalam masalah Israel-Palestina secara konsiten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 242 (1967) dan Resolusi DK-PBB No. 338 (1973), yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan al-Quds as- Syarif (Jerusalem Timur) sebagai ibukotanya, di bawah prinsip “land for peace”.[12] Indonesia mendukung upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan baik oleh PBB maupu OKI (Organisasi Konferensi Islam)—yang dihasilkan diantaranya pada Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999), serta Peta Jalan Perdamaian (Road Map) gagasan quartet AS, Russia, PBB dan UE.[13] Indonesia pecaya bahwa Palestina dapat merdeka dengan menjalankan hasil-hasil resolusi dan konferensi ini.

Indonesia mendukung Palestina akibat pola persahabatan yang telah dijalin sejak lama. Berbicara mengenai Palestina tentunya juga berbicara dengan dunia Arab, karena secara kultural, emosional, dan geografis sangat berikatan. Sejak abad ke-13 para saudagar Timur Tengah banyak melakukan interaksi bisnis dengan pribumi. Pada waktu itu sekaligus dilakukan penyiaran agama Islam dan pendidikan ke tengah masyarakat Nusantara. Pada masa awal-awal kemerdekaan, dunia Arab: Mesir, Saudi Arabia, Libanon, dan Syiria; secara de facto dan de jure mengakui keeksitensian Indonesia sekaligus memberikan dukungan untuk mempertahankan kemerdekaan, baik berbentuk logistik maupun diplomasi.[14] Indonesia dengan demikian menganggap negara-negara Arab sebagai sahabat, sehingga apabila salah satu bagian dari sahabat tersebut yakni Palestina menderita akibat haknya untuk merdeka dikesampingkan oleh sebagian komunitas Internasional, maka Indonesia berkepentingan membela dan memperjuangkan hak-hak Palestina tersebut.

Alasan Indonesia mendukung Palestina tidak sebatas semata-mata solidaritas Islam, mengingat kedua negara berpenduduk mayoritas muslim. Namun lebih jauh, dukungan ini dilandasi amanat konstitusi, pada pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia harus membantu perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk merdeka.[15] Kekonsistensian Indonesia terhadap amanat konstitusi ini dibuktikan diantaranya ketika Indonesia bersama dengan 28 negara-negara Asia Afrika menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 19 April 1955, yang menghasilkan 10 butir kesepakatan disebut Dasasila Bandung. Isi Dasasila Bandung ini pada dasarnya ialah pembenaran kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa yang terjajah. Maka dukungan kepada kemerdekaan Palestina, sekaligus merupakan implementasi Dasasila Bandung ini.

Kepentingan nasional Indonesia yang bersifat inti yakni diantaranya adalah ekonomi dapat pula dicapai dengan kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah. Sebelumnya, dukungan Indonesia kepada Palestina, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Timur Tengah, dapat dijadikan sebagai modal untuk mempererat hubungan emosional antara Indonesia-Timur Tengah yang pada akhirnya diharapkan timbul kepercayaan dari Timur Tengah kepada Indonesia—dalam hal ini adalah berbentuk  investasi. Dalam lawatan ke beberapa negara Timur Tengah pada Maret 2008, SBY mengagendakan setalah menghadiri pertemuan OKI di Senegal, Indonesia akan bertemu dengan investor Timur Tengah di Uni Emirat Arab. Indonesia meminta agar negara-negara Timur Tengah, meningkatkan investasi dan volume perdagangan dengan Indonesia—sehingga ada dampak ekonomis dari eksistensi dukungan Indonesia kepada Palestina.[16] Namun demikian, Indonesia harus memastikan terlebih dahulu kepastian hukum, hubungan perburuhan, pelayanan pajak dan kepabean mendukung kenyamanan investasi. Indonesia harus lebih kompetitif dalam persaingan untuk memajukan hubungan dagang dan investasi dengan Timur Tengah.[17] Pada kuartal pertama 2008, dengan Qatar, telah ditandatangani Joint Investment Fund dengan modal awal sebesar USD 1 milyar.[18]

Keinginan dan kepentingan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina, mendapatkan momentum yang menguntungkan ketika Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB periode 2007-2008. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB (16/10/2006), Indonesia mendapatkan dukungan 158 suara dari 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Hal ini mencerminkan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan sumbangan Indonesia dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian kawasan maupun dunia. Alasan lain adalah Indonesia merupakan negara berkembang dengan predikat negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, memiliki visi moderat, dan juga merupakan negara terbesar keempat populasinya di DK PBB.[19] Alasan-alasan ini cukup untuk menjadikan Indonesia terpilih, karena Calvocoressi (1985) menjelaskan bahwa Majelis Umum PBB, sesuai yang ada dalam Charter, ketika memilih anggota tidak tetap DK PBB harus mempertimbangkan dua hal: pertama, kontribusi negara tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, kepantasan perwakilan geografi. (equitable geographical distribution), yang dalam hal ini Indonesia mewakili kawasan Asia.[20]

Kehadiran Indonesia di DK PBB juga berpotensi memberikan warna kerja, termasuk dalam menentukan prioritas dan pendekatan terhadap suatu isyu—sebagai salah satu anggota yang mewakili negara Asia sekaligus wakil dari negara berpenduduk muslim. Keanggotaan Indonesia di DK PBB memudahkan Indonesia menyampaikan kepentingannya ke sesama anggota termasuk lima negara yang memiliki hak veto.[21] Walaupun hal ini tidak menjamin bahwa semua kepentingan Indonesia tersebut diakomodasi dalam sebuah resolusi atau kebijakan, karena ada kebijakan tertentu dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya pada 1974-1975 dan 1995-1996, Indonesia pernah menjadi DK PBB.

Garis Besar Agenda dan Partisipasi Diplomasi RI di DK PBB 2007-2008

Keanggotaan Indonesia di DK PBB memiliki konsekuensi bahwa Indonesia harus berpartisipasi aktif terhadap pemeliharaan keamanan dunia. Untuk melakukan tugasnya Indonesia bersama anggota DK lainnya memiliki kewenangan dan kekuatan: Pertama, menginvestigasi perselisihan, atau situasi lain yang berpotensi menyebabkan friksi internasional. Kedua, merekomendasikan prosedur dan metode yang tepat untuk mengatasi ini. Ketiga, meminta negara anggota untuk memecahkan hubungan ekonomi kepada suatu negara. Keempat, mengimplementasikan keputusannya dengan militer atau dengan cara lain yang efektif. Kelima, menghindari konflik dan memfokuskan kepada usaha kerja sama. Ketujuh, memberikan rekomendasi kandidat Sekretearis Jenderal baru di Majelis Umum PBB.[22]

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara (voting). Di dalam Chapter V Artikel 27 diatur sebagai berikut: pertama, setiap anggota DK memiliki satu suara. Kedua, keputusan final DK harus setidaknya melibatkan sembilan anggota yang setuju akan keputusan itu, lima diantaranya harus dari anggota Tetap DK PBB. Dan pihak yang terlibat dalam pertikaian harus abstain pada pengambilan suara.[23] Ketentuan di atas membuat Indonesia tidak bisa secara bebas dan mudah membuat keputusan DK PBB sesuai dengan keinginannya. Termasuk dalam agenda penyelesaian konflik Israel-Palestina, Indonesia harus mendapat dukungan dari lima negara DK permanen, dan tiga lainnya.

Pada kurun waktu 2007-2008, DK PBB membahas dan mengambil tindak lanjut tindakan atas permasalahan-permasalahan di berbagai kawasan dunia, khusunya Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Di Afrika DK PBB meredam konflik yang terjadi di Darfur, Congo, dan Sierra Leone. Di Timur Tengah, konflik Israel-Palestina serta ketegangan dan kekerasan di Irak dan Afghanistan tetap menjadi isyu utama. Di Asia, Myanmar dengan isyu demokrasi dan HAM-nya menjadi juga agenda pembahasan di DK PBB.[24] Di samping mencakup kawasan, DK juga membahas isyu-isyu tematik yang mencakup isu penguatan hukum internasional, kerjasama dengan organisasi regional, penguatan perdamaian dan keamanan internasional, isyu-isyu nonproliferasi serta isu perlindungan rakyat sipil dalam konflik bersenjata.[25] Indonesia sebagai anggota dari DK PBB juga mengikuti agenda ini dalam kerjanya.

Selama keanggotaan Indonesia sebagai anggota Tidak Tetap DK PBB 2007-2008, Indonesia konsisten mendukung negara Palestina merdeka, demokratis, dan viable—terlepas dari konflik internal Palestina antara Fatah-Hamas.[26] Indonesia mendorong DK PBB untuk mengeluarkan keputusan terkait dengan masalah termasuk dalam bentuk presidential statement (PRST) maupun resolusi, sebagai cerminan tanggung jawab DK PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.[27]

Implikasi Diplomasi Indonesia: Pembuatan Resolusi DK PBB 1850 dan pra 1860

Akibat konsistensi dorongan Indonesia selama keanggotaannya di DK PBB terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina, pada 16 Desember 2008, untuk pertama kalinya sejak 2004, DK PBB mengesahkan resolusi No. 1850 mengenai proses perdamaian Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina, yang rancangannya disiapkan oleh delegasi AS dan Rusia.[28] Dengan keluarnya Resolusi 1850 ini, menunjukkan prestasi Indonesia melakukan negosiasi dan menyebarkan pengaruh di dalam tubuh DK PBB dengan wacana pentingnya resolusi untuk pencapaian perdamaian di Israel-Palestina.

Isi dari Resolusi No. 1850 (2008), secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Declares its support for the negotiations initiated at Annapolis…

2. Supports the parties’ agreed principles for the bilateral negotiating process and their determined efforts to reach their goal of concluding a peace treaty…

3. Calls on both parties to fulfil their obligations under the Performance-Based Roadmap…

4. Calls on all States and international organizations to contribute to an atmosphere conducive to negotiations and…, to assist in the development of the Palestinian economy…

5. Urges an intensification of diplomatic efforts to foster…mutual recognition and peaceful coexistence…

6. Welcomes the Quartet’s consideration, in consultation with the parties, of an international meeting in Moscow in 2009;

7. Decides to remain seized of the matter.

-United Nations Security Council, S/RES/1850 (2008)-[29]

Namun tidak lama resolusi itu dikeluarkan, akhir 2008, dimulai pada 27 Desember konflik Israel-Palestina kembali memanas akibat serangan masif Israel ke Palestina. Sehubungan dengan ini, 31 Desmber 2008 DK PBB mengadakan Sidang Darurat membahas perkembangan situasi di Jalur Gaza. Indonesia berpartisipasi di dalamnya dan menjadi konsultan elemen-lemen apa yang harus dimuat di dalam persidangan. Sidang tersebut merujuk kepada:[30] a) kutukan terhadap serangan Israel; b) desakan penghentian serangan oleh Israel; c) seruan bagi perlindungan internasional terhadap warga sipil di Jalur Gaza; d) desakan pembukaan akses kemanusiaan di Jalur Gaza; e) seruan bagi bantuan internasional dalam mengatasi krisis.

Hasil Sidang Darurat ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Resolusi 1860. Resolusi ini mendesak gancatan senjata segera, langgeng, dan dihormati semua pihak. Serta di dalamnya meminta Israel menarik pasukannya di wilayah Palestina. Resolusi ini disetujui oleh 14 anggota DK PBB, AS abstain. Resolusi 1860 juga meminta bantuan kemanusiaan internasional dan menyambut baik inisiatif Mesir untuk menjadi mediator.[31]

Sebagai kelanjutan dari peranannya di DK PBB, Indonesia melalui Biro Koordinasi GNB di New York, telah menjadi salah satu penggagas utama dilaksanakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB yang nantinya dilaksanakan pada tanggal 15-16 Januari 2009 mengenai isyu Palestina, dan menghasilkan resolusi no. A/RES/ES-10/18 yang berisi dukungan bagi implementasi resolusi DK PBB 1860 serta seruan kepada masyarakat internasional untuk membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.[32]

KESIMPULAN

Menjadi anggota DK PBB memiliki tanggung jawab untuk proaktif membantu penyelesaian konflik dan isyu perdamaian yang ada di tingkat internasional. Pada tahun 2007-2008, Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB dan sekaligus memikul tanggung memelihara perdamaian dunia. Salah satu tanggung jawabnya termasuk bagaimana menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang tidak kunjung selesai sejak tahun 1948.

Konflik Israel-Palestina bagi Indonesia merupakan sebuah konflik yang menjadi perhatian tersendiri. Indonesia mengatakan bahwa perdamaian Israel-Palestina hanya bisa tercapai dengan memberikan kemerdekaan penuh kepada Palestina. Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina karena: (1) Konstitusi Indonesia di dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa segala bentuk penjajahan tidak dibenarkan. (2) Pola historis persahabatan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Dukungan yang diberikan Indonesia juga didasari oleh kepentingan nasional berupa memberikan dukungan kepada negara sahabat (Palestina), dan juga keuntungan ekonomi yang dapat diterima dari investor-investor Timur Tengah. Di dalam DK PBB inilah Indonesia mendapatkan keuntungan dalam hal menyuarakan kepentingannya merealisasikan perdamaian Israel-Palestina.

Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina dapat dilihat dari konsistensi Indonesia di dalam DK PBB bernegosiasi dengan sesama anggota untuk bersama membuat langkah-langkah perdamaian di sana. Peran Indonesia ini mendapatkan prestasi ketika DK PBB mengeluarkan resolusi no. 1850 pada 2008 setelah selama empat tahun DK PBB tidak memiliki kebijakan konkrit menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Di samping itu, Indonesia juga berhasil menginisiasi resolusi DK PBB no. 1860 yang meminta Israel menarik pasukan dari Palestina dan melakukan gencatan senjata.

DAFTAR PUSTAK

Pustaka Literatur

Berridge, G. (1985). Diplomacy at the UN (ed.). Hamsphire: Macmillan.

Forbes, Dean K. (2008) “Republic of Indonesia: Sensus 2008 Estimate.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation.

Holsti, K. J. (1988). International Politics: A Framework for Analysis 5th edn. New Jersey: Prentice-Hall International..

Ziegler, D. W. (1984). War, Peace, and International Politics 3rd edn. Canada: Little, Brown.

Berita dan Jurnal

Jurnal Nasional. Razak, Abdul. Saatnya Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan. (Online)..http://jurnalnasional.com/show/kolom?berita=39740&page=30&pagecomment=1&rmt=false&rubrik=Fokus+Hari+Ini Diakses 11 Maret2008

New York Times. HAMAS. (Online), http://topics.nytimes.com/top/reference /timestopics/organizations/h/hamas/index.html. Diakses 15 Desember 2009

Suara Merdeka. Kawilarang, Renne. Peran Strategis Indonesia di Dewan Keamanan PBB. (Online). http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/20/lua02.html, diakses 2 Januari 2010.

The Jakarta Post. Susanti, Ivy. Indonesia sets its eyes on Mideast peace process. (Online). 14 Desember 2004. http://www.thejakartapost.com/news/2004/12/14/indonesia-sets-its-eyes-mideast-peace-process.html

TV One. Serangan Udara Israel Tewaskan 7 Warga Palestina. (Online) http://www.tvone.co.id/berita/view/28146/2009/11/22/serangan_udara_israel_tewaskan_7_warga_palestina/. Diakses 15 Desember 2009

Dokumen Online

Departemen Luar Negeri RI. Sambutan Menlu RI pada pembukaan Seminar Internasional Timur Tengah UGM di Yogyakarta, 25 Maret 2008. http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2 =Menteri&IDP=29&l=id

__________________________. Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional (Online). http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3) (Pdf.)

__________________________. Wirajuda, Hassan. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri. Deplu (Online). 8 Januari 2008. http://www.deplu.go.id/Lists/News/ DispForm.aspx?ID=1052

__________________________. A New Activism Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Era Reformasi .http://www.deplu.go.id/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1050 diakses 2 Januari 2010.

__________________________. Pokok-pokok Press Briefing Juru Bicara Deplu RI 2008. http://www.deplu.go.id/Lists/PressBriefing/DispForm.aspx?ID=63. Diakses 2 Januari 2009.

__________________________. Isu  Palestina. http://www.deplu.go.id/Lists/International Issues/DispForm.aspx?ID=15. Diakses 2 Januari 2009.

Pan Muhammad Faiz, Indonesia will be the Key Palyer to International Peace. http://faizlawjournal.com/2006/10/indonesia-becomes-un-security-council.html

United Nations. UN Charter. http://www.un.org/en /documents/charter.shtml

_____________. UN Security Council Resolution 1850. S/RES/1850 (2008) (pdf.).

____________ UN Security Council Resolution 1860. (Online) http://www.un.org/ News/Press/docs/2009/ sc9567.doc.htm. Diakses 3 Januari 2010.

FOOT NOTE


[1] David W. Ziegler. War, Peace, and International Politics. (Canada,  Little Brown, 1984), hlm. 65-70.

[2] TV One. Serangan Udara Israel Tewaskan 7 Warga Palestina. (Online) http://www.tvone.co.id/berita/view/28146/2009/11/22/serangan_udara_israel_tewaskan_7_warga_palestina/. 15 Desember 2009

[3] HAMAS merupakan salah satu kelompok politik utama di Palestina (selain FATAH). Kelompok ini menyatakan bahwa memperjuangkan Palestina merupakan kewajiban agama. Mereka mengakui fakta adanya Israel, namun menolak mengakui haknya untuk eksis. Lih. New York Times. HAMAS. (Online), http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/h/hamas/index.html. 15 Desember 2009

[4] The Gaza War 2008-2009 (Online), http://www.historyguy.com/gaza_war.htm#2007gazawar, 15 Desember 2009

[5] Forbes, Dean K. “Republic of Indonesia: Sensus 2008 Estimate.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.

[6] K.J. Holsti. International Politics: Framework for Analysis. (New Jersey, Prentice-Hall International, 1988), 92.

[7] Ibid. hlm. 93.

[8] Ibid. hlm. 94.

[9] Ibid. hlm. 122-130.

[10] Ibid. hlm. 127-129

[11] Ivy Susanti, Indonesia sets its eyes on Mideast peace process. The Jakarta Post (Online). 14 Desember 2004. http://www.thejakartapost.com/news/2004/12/14/indonesia-sets-its-eyes-mideast-peace-process.html

[12] Sambutan Menlu RI pada pembukaan Seminar Internasional Timur Tengah UGM di Yogyakarta, 25 Maret 2008. http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2 =Menteri&IDP=29&l=id

[13] Deplu. Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional (Online). http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3) (Pdf.)

[14] Mesir memberikan bantuan logistik kepada Indonesia berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Sedangkan Syiria sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB Tidak Tetap saat itu gigih membela Indonesia di sidang-sidang keamanan pada sesi “the Indonesian Questions.”Ibid.

[15] Dalam Preambule (pembukaan) UUD RI 1945 paragraf pertama disebutkan, “Bahwa sesunggunya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

[16] Abdul Razak, Saatnya Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan. Jurnal Nasional (Online). 11 Maret 2008.http://jurnalnasional.com/show/kolom?berita=39740&page=30&pagecomment=1&rmt=false&rubrik=Fokus+Hari+Ini

[17] Sambutan Menlu RI pada pembukaan Seminar Internasional Timur Tengah UGM di Yogyakarta, 25 Maret 2008. Lihat http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2

[18] Hassan Wirajuda. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri. Deplu (Online). 8 Januari 2008. http://www.deplu.go.id/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1052

[19] Pan Muhammad Faiz, Indonesia will be the Key Palyer to International Peace. http://faizlawjournal.com/2006/10/indonesia-becomes-un-security-council.html

[20] Peter Calvocoressi. Peace, the Security Council and the Individual. Dalam G.R. Berridge. Diplomacy at UN. (Hampshire, Macmillan, 1985). hlm. 17-18.

[21] Renne Kawilarang, Peran Strategis Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Suara Merdeka (Online). http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/20/lua02.html, diakses 2 Januari 2010. Lima anggota DK Tidak Tetap yang berakhir masa jabatannya 31 Desember 2007: Kongo, Ghana, Peru, Qatar dan Slowakia. Lima anggota baru DK Tidak Tetap PBB: Indonesia, Italia, Belgia, Afrika Selatan, dan Panama yang berakhir tugasnya pada 31 Desember 2008. Lima Angota Tetap DK PBB: AS, China, Rusia, Inggris, dan Perancis.

[22] Kewenangan secara garis besar dioleh dari Chapter V, VI, VII, VIII, dan XII PBB. United Nations. UN Charter. http://www.un.org/en /documents/charter.shtml

[23] Ibid.

[24] Deplu. Menlu RI : A New Activism Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Era Reformasi .http://www.deplu.go.id/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1050 diakses 2 Januari 2010.

[25] Deplu. Pokok-pokok Press Briefing Juru Bicara Deplu RI 2008. http://www.deplu.go.id/Lists/PressBriefing/DispForm.aspx?ID=63. Diakses 2 Januari 2009.

[26] Fatah (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Falastini) merupakan kelompok politik yang moderat atas isyu konflik dengan Israel—bersedia menegosiasikan pembagian wilayah dengan Israel. Sedangkan Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiya) merupakan golongan politik yang lebih bersifat radikal dan tidak mau mengompromikan pembagian wilayah Palestinadengan Israel.

[27] Deplu. Isu  Palestina. http://www.deplu.go.id/Lists/InternationalIssues/DispForm.aspx?ID=15. Diakses 2 Januari 2009.

[28] Ibid.

[29] United Nations. UN Security Council Resolution 1850. S/RES/1850 (2008) (pdf.).

[30] Deplu. Op. Cit.

[31] United Nations. UN Security Council Resolution 1860. (Online) http://www.un.org/News/Press/docs/2009/ sc9567.doc.htm. Diakses 3 Januari 2010.

[32] Deplu. Op. Cit.

Explore posts in the same categories: Hubungan LN Indonesia

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: