Empat Perspektif Ekonomi Politik Internasional

Ditulis Februari 14, 2010 oleh politicalthinktank
Kategori: Studi HI

Tags:

14 Februari 2010

Oleh: Muhammad Ghufron Mustaqim

Pengantar

Studi mengenai hubungan antara politik yang memengaruhi ekonomi atau sebaliknya semakin menarik minat para akademisi HI. Khusunya ketika melihat fonemena saat ini di mana bisa dikatakan terjadi perang dagang antara negara-negara di dunia. Diantara motif utamanya adalah akumulasi kapital dan tentunya menyebarkan pengaruh kepada negara-negara partner dagang.

Dalam tulisan ini dibahas mengenai empat macam perspektif untuk menjelaskan makna ekonomi politik internasional, yakni: merkantilis, liberalis, radikal, dan reformis.  Tulisan ini diilhami dan disarikan dari buku Ekonomi-Politikan Internasional dan Pembangunan karya Dr. Mochtar Mas’oed.

Perspektif Merkantilis

Perspektif ini memandang bahwa Negara menjadi actor utama yang secara aktif dan rasional mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuatan kekuasaan Negara.

Membangun suatu Negara bangsa yang kuat diperlukan akumulasi capital sebanyak-banyaknya. Sehingga pembangunan ekonomi diprioritaskan. Apabila untuk memenuhi capital yang diinginkan tersebut tidak bisa dicukupi dengan pemanfaatan sumber-sumber capital dalam negeri, maka dilakukanlah perdaganagan internasional. Demi mendapatkan keuntungan maksimal, maka pemerintah harus memainkan kebijaksanaan “nasionalis-ekonomis”. Yaitu dengan (a) pemerintah mengendalikan (menekan) sepenuhnya harga barang dan gaji buruh, sehingga bisa dijual dengan harga bersaing di pasar internasional, (b) menerapkan strategi prduksi substitusi barang impor, (c) memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Strategi ini juga bisa dilakukan oleh negera-negara yang lemah dengan alas an membiarkan pasar bebeas berlaku, sementara posisi sendiri lemah, hanya akan menghancurkan diri sendiri.

Sistem merkantilis ini dalam praktiknya dijalankan oleh Negara-negara yang telah lebih dahulu menjadi hegomonik, misal kebijakan Inggris pada abad18. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan nasionalnya yakni mempertahankan dan memperbesar kekuatannya. Namun pengikut paham ini juga memberikan kemungkinan Negara “baru”  untuk menang dalam kancah persaingan internasional dengan syarat Negara tersebut menerapkan kebijakan proteksionis dan aktif.

Dala studi politik, pesrspektif ini dikenal sebagai realism politik. Kritik kepada perspektif, baik merkantilisme maupun realism, adalah bahwa kedua perpektif ini terlalu berlebihan dalam menekankan kepentingan nasional. Sehingga kepentingan global terkorbankan. Para pengikut perspektif ini lupa bahwa di dunia ini, terdapat beberapa bidang yang semua Negara memiliki kepentingan sama sehingga bisa dijadikan basis kerjasama. Para pengkritik ini terutama datang dari kaum liberal.

Perspektif Liberal

Dipelopori oleh David Ricardo dan Adam Smith, mereka mengkritik pengendalian ekonomi yang berlebihan oleh Negara. Perspektif liberal mengajukan argument bahwa cara yang paling efektif untuk meningkatkan kekayaan suatu Negara adalaha dengan membiarkan individu-individu di dalamnya secara bebas berinteraksi dengan para individu Negara lain. Mereka menganjurkan pasar bebas.

Konsepsi liberal ini didasarkan pada gagasan mengenai kedaulatan pasar dalam ekonomi, dengan mengasumsikan bahwa semua manusia secara alamiah memiliki keselarasan kepentingan. Karena itu, kalau individu dibiarkan mengejar kepentingan masing-masing yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan pada struktur atau komposisi factor-faktor produksinya sendiri, maka kesejahteraan individu, nasional akan meningkat.

Perspektif ini mengasumsikan bahwa manusia selalu rasional dan berusaha memaksimalkan perolehan. Rasional dalam artian kalkulalasi untung-rugi. Seorang actor demi memperoleh perolehan maksimal pastinya melakukan kalkulasi untung-rugi tersebut, sehingga keputusannya merupakan hal yang dianggap memenuhi kepuasan subjektif tertinggi.

Kaumliberal percaya bahwa dengan saling berinteraksinya Negara-negara melalui perdagangan internasional, konflik bisa terhindarkan. Bahkan bisa membawa keuntungan bersama sehingga kesejahteraan mereka akan meningkat.

Keputusan para pelaku ekonomi mengenai apa yang harus diproduksi dan dijual berdasarkan pertimbangan keunggulan koparatif (comparative advantage). Yakni setiap Negara harus memiliki spesialisasi dalam produksi barang sehingga memiliki keuntungan komparatif (harga terendah, waktu produksi tercepat) tertinggi dari pada rekanan dagang yang lain. Dan inilah yang dijadikan komoditas ekspor. Sedangkan Negara tersebut lebih baik mengimpor barang-barang luar negeri yang memiliki posisi keuntungan komparatif lebih baik. Sehingga dari sini efisiensi terjadi.

Peran Negara sangat terbatas pada penyediaan fondasi bagi bekerjanya system pasar, seperti pembangunan infrastruktur, penegakkan hukum, menjamin keamanan, mencegah persaingan tidak sehat, dan menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, menurut persektif liberal, ekonomi dan politik merupakan bidang yang terpisah.

Kritik untuk persektif ini adalah, (a) gagasan liberal hanya menguntungkan yang paling efisien, yaitu si kuat, dan merugikan yang tidak efisien. Ditambah lagi dengan kemampuan Negara-negara kuat untuk memiliki kualitas yang baik, harga rendah, produksi cepat,mereka memiliki teknologi. Lebih lanjut industry yang menggunakan teknologi yang canggih merupakan industry padat modal, sehingga tidak mempu menyerap banyak tenaga kerja, (b) liberalism juga mengingkari fakta bahwa semua bangsa memiliki kemampuan yang sama untuk berkompetisi.  Padahal faktanya kita menemukan “ketimpangan relasional” bangsa-bangsa.

Perspektif Radikal

Basis pokok perspektif ini adalah gagasan Marxisme. Sementara perspektif liberal memandang pasar bisa memungkinkan individu memaksimalkan perolehan, kaum Marxis meilhat kapitaslisme dan pasar telah menciptakan kekayaan untuk kepitalis dan kemiskinan untuk kaum buruh. Perpektif ini memiliki tujuan kegiatan ekonomi (dan politik) untuk redistribusi kekayaan dab kekuasaan.

Kaum radikal membuat beberapa asumsi berikut. Pertama, bahwa kelas social adalah actor dominan dalam ekonomi dan politik. Kedua, bahwa kelas-kelas tersebut bertindak berdasarkan kepentingan materiil mereka. Ketiga. Bahwa basis dari ekonomi kapitalis adalah eksploitasi kelas buruh oleh kapitalis. Asumsi ketiga ini membawa kesimpulan bahwa baginya, buruh dan kapitalis merupakan dua actor antagonis.

Namun dalam perspektif ini juga ditemukan beberapa kelemahan: (a) terlalu menekankan kelas sebagai variabel penyebab kegiatan ekonomi, (b) argument radikal sering tidak tampak realistic, missal anjuran bagi Negara berkembang untuk keluar dari kegiatan perdagangan internasional.

Perspektif Reformis

Perspektif ini mengusung konsepsi Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB), muncul sebagai kritik atas ketiga perspektif di atas. Mereka tidak setuju dengan penekan berlebihan kaum liberal terhadap pertimbangan efisiensi sehingga merugikan actor yang lebih lemah. Mereka tidak setuju dengan kaum radikal untuk melakukan perubahan revolusioner menentang system kapitasis. Karena mereka lebih percaya pada reformasi struktur hubungan internasional Dan walaupun mereka setuju dengan gagasan merkantilis mengenai peran aktif Negara dalam urusan ekonomi internasional, mereka lebih bersikap internasionalis daripada nasionalis.

Yang penting bukannya meninggalkan arena internasional dan menutup diri, terapi berusaha menciptakan suatu tatanan baru sehingga lebih adil. Agar efektif, harus terjadi kerjasama semua Negara Kurang Berkembang (NKB) melalu mekanisme collective self-relience dan collective bargaining.

Namun tetap saja, perspektif ini pun memiliki beberapa kelemahan. (a) Apakah para pemimpin NKB, dengan system pemerintahan yang berbeda-beda, mau saling bekerjasama?, (b) Apakah mereka punya cukup ”senjata” untuk melakukan bargaining. (c) Apakah Negara-negara kaya mau begitu saja dipaksa menyerahkan kekayaannya kepada Negara miskin?

Demikianlah keempat perspektif yang sangat berpengaruh dalam perdebatan mengenai Ekonomi-Politik Internasional.

Sumber:

Mas’oed, Mochtar. Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)

Studi Hubungan Internasional

Ditulis Februari 14, 2010 oleh politicalthinktank
Kategori: Studi HI

Tags: , ,

Oleh sebagian kalangan, ilmu hubungan internasional adalah ilmu yang mengambang atau “awangan” karena tidak bisa dijamin bahwa ilmu tersebut mampu memberikan preskripsi yang tepat atas fenomena-fenomena internasional. Memang, hal ini bisa benar demikian. Perspektif yang bisa kita gunakan untuk memahami ini adalah penjelasan dari filsafat mengenai manusia yang dirinya selalu dinamis, tidak bisa ditebak dan ditentukan sikapnya. Maka, dinamika internasional yang merupakan pengejawantahan hubungan antar manusia, baik berbentuk negara atau organisasi, pastinya memiliki ketidaktentuaan. Namun demikian, Studi Hubungan Internasional tetap penting setidaknya untuk dapat membaca kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan variabel tertentu dalam hubungan internasional.

Peran PLNDRI Terhadap Penyelesaian Konflik ISRAEL-PALESTINA (Studi Kasus: Keanggotaan INDONESIA di DK PBB 2007-2008)

Ditulis Februari 14, 2010 oleh politicalthinktank
Kategori: Hubungan LN Indonesia

Oleh: Muhammad Ghufron Mustaqim

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik di Israel dengan negara-negara Arab di Timur Tengah terjadi karena isu sederhana: Dua kelompok masyarakat berbeda (Israel, dari bangsa Yahudi, dan Palestina) ingin membangun negara di tempat yang sama. Daerah yang menjadi perebutan diantaraya Jerusalem Timur, Jalur Gaza, dan Tepi Barat dengan motif penggusuran pemukiman Palestina oleh Israel. Konflik dimulai ketika 14 Mei 1948, pemimpin Zionis, aktifis gerakan yang mengupayakan negara Yahudi, mendeklarasikan kemerdekaan untuk negara mereka yang diberi nama Israel di wilayah Palestina. Kemudian, Arab yang tidak menginginkan sebuah negara Yahudi muncul, pada 15 Mei 1948  menyerang Israel[1], Muncullah peperangan dan konflik berikutnya, hingga yang terakhir  ketika Israel pada 17 November 2009 menyetujui pembuatan rumah Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan. Pejuang Palestina menenembakkan roket ke Israel (18/11) dan Israel membalasnya dengan Serangan Udara ke Palestina (22/11)[2].

Pada kurun 2007-2008 terjadi beberapa pertempuran antara militan Palestina dengan Pasukan Pertahanan Israel. Pertengahan Mei 2007, pasukan Palestina membakar 220 perumahan Israel di Kota Sderot. Israel membalas dengan serangan misil dan bom udara yang ditujukan ke militer Hamas[3] dan infrastrukur politiknya. Pada 29 Februari 2009, Pasukan Darat Israel masuk Gaza dan membunuh 100 militan Hamas. Di samping itu, Israel juga menghentikan suplai listrik dan bahan bakar ke Gaza untuk memperlemah Hamas. Gencatan senjata terjadi beberapa kali, tetapi tidak berlangsung lama. Pada akhir 2008, dimulai pada 27 Desember, Israel menyerang Hamas secara besar-besaran. Tercatat setidaknya 400 warga Palestina (termasuk non-combatan) meninggal[4]. Seri peperangan ini berakhir pada 17 Januari 2009, setelah Israel secara sepihak mengumumkan gencatan senjata.

Pada sisi lain, di mana konflik Israel-Palestina juga tidak begitu kunjung selesai, tercatat pada kurun 2007-2008, Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) Tidak Tetap PBB. Hal ini memberikan keuntungan Indonesia dalam konteks sebagai wadah untuk mengekspresikan politik luar negeri dan diplomasinya. Posisi Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina yang secara jelas menyebutkan bahwa perdamaian harus tercapai di Timur Tengah dengan memberi kemerdekaan penuh kepada Palestina, menjadikan posisinya di DK PBB dalam menangani isyu perdamaian ini lebih strategis dari pada peran sebelumnya. Keanggotaan Indonesia di DK PBB diwarnai dengan aktifnya diplomasi Indonesia dalam usaha-usaha penyelesaian masalah konflik Palestina-Israel.

Indonesia memandang konflik Israel-Palestina dengan perhatian tersendiri. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, 206.635.753 orang (87% total penduduk)[5] dan pernah mengalami jajahan, Indonesia memiliki rasa perhatian yang tinggi untuk membantu Palestina—yang juga mayoritas muslim. Di samping itu pendudukan Israel di wilayah Palestina merupakan bentuk penjajahan yang bertentangan dengan prinsip Politik Luar Negeri Indonesia sekaligus melawan bertentangan dengan nilai yang dijunjung Indonesia di UUD 1945 tentang penghapusan segala bentuk penjajahan.

Implementasi Politik Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia di DK PBB, ataupun juga di forum-forum lain, sangat menarik untuk dikaji. Dalam paper ini, penulis mengulas bagaimana peran Indonesia, pada masa keanggotaannya di DK PBB 2007-2006, dalam upaya menyelesailan konflik Israel dan Palestina.

Pertanyaan Riset

Pertanyaan Riset yang kami ajukan dalam paper ini adalah, “Bagaimana peran Indonesia, ketika menjadi anggota DK PBB 2007-2008, dalam proses penyelesaikan konflik Israel-Palestina?”

Landasan Konseptual

1) Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri adalah tentang bagaimana suatu negara memiliki atau membuat kebijakan, sikap, atau juga aksi untuk menyelesaikan suatu masalah atau mempromoskan perubahan situasi di lingkungan yang berada di luar batas wilayah negara tersebut. Politik Luar Negeri terdiri dari empat komponen: orientasi politik luar negeri, peranan nasional, tujuan-tujuan, dan implementasi atau aksi.[6]

Keikutsertaan suatu negara dalam isyu-isyu internasional merupakan ekspresi orientasi umum negara tersebut. Orientasi ini merupakan sikap dan komitmen terhadap lingkungan luar dan ditujukan sebagai strategi untuk meraih tujuan domestik maupun eksternal. Strategi dan orientasi ini dihasilkan oleh sejumlah keputusan sebagai usaha untuk mengubah nilai (values) dan kepentingan, hingga upaya untuk mengubah kondisi dan karakter yang ada di lingkungan domestik dan juga eksternal.[7]

Holsti (1988) memaparkan terdapat empat variabel yang memengaruhi suatu negara memilih suatu strategi dalam politik luar negerinya. Yaitu, pertama, struktur dari sistem internasional. Kedua, kebutuhan sosial dan ekonomi. Ketiga, persepsi pembuat kebijakan terhadap ancaman luar yang bisa mengganggu nilai dan kepentingan mereka. Dan keempat, lokasi geografis dan sumber daya alam negara tersebut.[8]

2) Kepentingan Nasional

Holsti (1988) selanjutnya mengklasifikasikan tujuan atau kepentingan nasional menjadi tiga hierarki: kepentingan inti (core interests), tujuan menengah (middle-range objectives), dan tujuan jangka panjang (long-range goals). Kepentingan inti adalah kepentingan yang fundamental terhadap eksistensi unit politik, dan tanpanya negara tidak bisa mencapai tujuan lainnya. Kepentingan ini meliputi maksimalisasi keamanan, otonomi, dan ekonomi (pendapatan, pekerjaan dsb). Tujuan menengah adalah tujuan yang tidak begitu berpengaruh terhadap kepentingan inti, dan kegagalan mengamankan tujuan ini tidak dianggap sebagai krisis. Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, dan keinginan berkaitan dengan tujuan politik atau ideologi pada sistem internasional oleh suatu negara, dan bersifat universal.[9] Seperti kampanye Lenin berkaitan dengan promosi ideologi sosialismenya.

Tujuan jangka menengah secara umum dibagi menjadi tiga bagian. Pertama yakni pemerintah mempromosikan kepentingan pihak swasta (private citizens), walaupun tidak berkaitan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Kedua, berkaitan dengan keinginan untuk menaikkan prestise di level intenasional, yakni seperti melalui perkembangan teknologi dan industrialisasi. Sedangkan kategori yang ketiga berbentuk peluasan diri. Bisa melaui perluasan wilayah, atau penyebaran budaya dan madzhab politik. Namun, selain ketiga di atas, tujuan menengah juga meliputi memberikan dukungan kepada negara sahabat dan aliansi, mendukung penegakan hak asasi manusia, dan penanganan isyu lingkungan.[10]

Hipotesis

Penulis berasumsi bahwa Indonesia berkontribusi dalam DK PBB terhadap penyelesaian konflik di Israel-Pelestina. Bentuk kontribusinya adalah melalui voting, diplomasi dan atau pendapat yang dinyatakan oleh pemerintah RI. Kontribusi ini yang pada akhirnya berhasil membuat resolusi dari DK PBB. Posisi Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina karena bagi Indonesia, Palestina merupakan negara sahabat. Selain diakibatkan kedua negara merupakan negara yang mayoritas muslim, Konstitusi Indonesia di Pembukaan UUD 1945, secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan.

PEMBAHASAN

Posisi Indonesia terhadap Isu Israel-Palestina

Presiden RI 2004-2009, Susilo Bambang Yudhoyono, pada awal masa kepemimpinannya, mengatakan bahwa membantu proses pencapaian perdamaian di Timur Tengah merupakan batu pertama politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinanya. Perdamaian ini menurutnya hanya akan dicapai apabila Palestina diberi kebebasan untuk merdeka. Pada pertemuan dengan 119 diplomat yang mewakili Indonesia di 85 negara pada 13 Desember 2004, SBY berpidato:

“I asked the diplomats to be more proactive, and to keep searching for an opportunity to contribute to the Middle East peace process, particularly in the case of Palestine. I know it is not easy to find an entry point to get involved in the peace process, and the problem is also very complicated. But I am sure there is always a chance as long as we are proactive in examining this matter. We are sure that peace in the (Middle East) region can be achieved if the Palestinian’s right to freedom is fulfilled.” (The Jakarta Post, 14/12/2004)[11]

Posisi Indonesia dalam masalah Israel-Palestina secara konsiten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 242 (1967) dan Resolusi DK-PBB No. 338 (1973), yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan al-Quds as- Syarif (Jerusalem Timur) sebagai ibukotanya, di bawah prinsip “land for peace”.[12] Indonesia mendukung upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan baik oleh PBB maupu OKI (Organisasi Konferensi Islam)—yang dihasilkan diantaranya pada Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999), serta Peta Jalan Perdamaian (Road Map) gagasan quartet AS, Russia, PBB dan UE.[13] Indonesia pecaya bahwa Palestina dapat merdeka dengan menjalankan hasil-hasil resolusi dan konferensi ini.

Indonesia mendukung Palestina akibat pola persahabatan yang telah dijalin sejak lama. Berbicara mengenai Palestina tentunya juga berbicara dengan dunia Arab, karena secara kultural, emosional, dan geografis sangat berikatan. Sejak abad ke-13 para saudagar Timur Tengah banyak melakukan interaksi bisnis dengan pribumi. Pada waktu itu sekaligus dilakukan penyiaran agama Islam dan pendidikan ke tengah masyarakat Nusantara. Pada masa awal-awal kemerdekaan, dunia Arab: Mesir, Saudi Arabia, Libanon, dan Syiria; secara de facto dan de jure mengakui keeksitensian Indonesia sekaligus memberikan dukungan untuk mempertahankan kemerdekaan, baik berbentuk logistik maupun diplomasi.[14] Indonesia dengan demikian menganggap negara-negara Arab sebagai sahabat, sehingga apabila salah satu bagian dari sahabat tersebut yakni Palestina menderita akibat haknya untuk merdeka dikesampingkan oleh sebagian komunitas Internasional, maka Indonesia berkepentingan membela dan memperjuangkan hak-hak Palestina tersebut.

Alasan Indonesia mendukung Palestina tidak sebatas semata-mata solidaritas Islam, mengingat kedua negara berpenduduk mayoritas muslim. Namun lebih jauh, dukungan ini dilandasi amanat konstitusi, pada pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia harus membantu perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk merdeka.[15] Kekonsistensian Indonesia terhadap amanat konstitusi ini dibuktikan diantaranya ketika Indonesia bersama dengan 28 negara-negara Asia Afrika menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 19 April 1955, yang menghasilkan 10 butir kesepakatan disebut Dasasila Bandung. Isi Dasasila Bandung ini pada dasarnya ialah pembenaran kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa yang terjajah. Maka dukungan kepada kemerdekaan Palestina, sekaligus merupakan implementasi Dasasila Bandung ini.

Kepentingan nasional Indonesia yang bersifat inti yakni diantaranya adalah ekonomi dapat pula dicapai dengan kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah. Sebelumnya, dukungan Indonesia kepada Palestina, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Timur Tengah, dapat dijadikan sebagai modal untuk mempererat hubungan emosional antara Indonesia-Timur Tengah yang pada akhirnya diharapkan timbul kepercayaan dari Timur Tengah kepada Indonesia—dalam hal ini adalah berbentuk  investasi. Dalam lawatan ke beberapa negara Timur Tengah pada Maret 2008, SBY mengagendakan setalah menghadiri pertemuan OKI di Senegal, Indonesia akan bertemu dengan investor Timur Tengah di Uni Emirat Arab. Indonesia meminta agar negara-negara Timur Tengah, meningkatkan investasi dan volume perdagangan dengan Indonesia—sehingga ada dampak ekonomis dari eksistensi dukungan Indonesia kepada Palestina.[16] Namun demikian, Indonesia harus memastikan terlebih dahulu kepastian hukum, hubungan perburuhan, pelayanan pajak dan kepabean mendukung kenyamanan investasi. Indonesia harus lebih kompetitif dalam persaingan untuk memajukan hubungan dagang dan investasi dengan Timur Tengah.[17] Pada kuartal pertama 2008, dengan Qatar, telah ditandatangani Joint Investment Fund dengan modal awal sebesar USD 1 milyar.[18]

Keinginan dan kepentingan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina, mendapatkan momentum yang menguntungkan ketika Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB periode 2007-2008. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB (16/10/2006), Indonesia mendapatkan dukungan 158 suara dari 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Hal ini mencerminkan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan sumbangan Indonesia dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian kawasan maupun dunia. Alasan lain adalah Indonesia merupakan negara berkembang dengan predikat negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, memiliki visi moderat, dan juga merupakan negara terbesar keempat populasinya di DK PBB.[19] Alasan-alasan ini cukup untuk menjadikan Indonesia terpilih, karena Calvocoressi (1985) menjelaskan bahwa Majelis Umum PBB, sesuai yang ada dalam Charter, ketika memilih anggota tidak tetap DK PBB harus mempertimbangkan dua hal: pertama, kontribusi negara tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, kepantasan perwakilan geografi. (equitable geographical distribution), yang dalam hal ini Indonesia mewakili kawasan Asia.[20]

Kehadiran Indonesia di DK PBB juga berpotensi memberikan warna kerja, termasuk dalam menentukan prioritas dan pendekatan terhadap suatu isyu—sebagai salah satu anggota yang mewakili negara Asia sekaligus wakil dari negara berpenduduk muslim. Keanggotaan Indonesia di DK PBB memudahkan Indonesia menyampaikan kepentingannya ke sesama anggota termasuk lima negara yang memiliki hak veto.[21] Walaupun hal ini tidak menjamin bahwa semua kepentingan Indonesia tersebut diakomodasi dalam sebuah resolusi atau kebijakan, karena ada kebijakan tertentu dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya pada 1974-1975 dan 1995-1996, Indonesia pernah menjadi DK PBB.

Garis Besar Agenda dan Partisipasi Diplomasi RI di DK PBB 2007-2008

Keanggotaan Indonesia di DK PBB memiliki konsekuensi bahwa Indonesia harus berpartisipasi aktif terhadap pemeliharaan keamanan dunia. Untuk melakukan tugasnya Indonesia bersama anggota DK lainnya memiliki kewenangan dan kekuatan: Pertama, menginvestigasi perselisihan, atau situasi lain yang berpotensi menyebabkan friksi internasional. Kedua, merekomendasikan prosedur dan metode yang tepat untuk mengatasi ini. Ketiga, meminta negara anggota untuk memecahkan hubungan ekonomi kepada suatu negara. Keempat, mengimplementasikan keputusannya dengan militer atau dengan cara lain yang efektif. Kelima, menghindari konflik dan memfokuskan kepada usaha kerja sama. Ketujuh, memberikan rekomendasi kandidat Sekretearis Jenderal baru di Majelis Umum PBB.[22]

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara (voting). Di dalam Chapter V Artikel 27 diatur sebagai berikut: pertama, setiap anggota DK memiliki satu suara. Kedua, keputusan final DK harus setidaknya melibatkan sembilan anggota yang setuju akan keputusan itu, lima diantaranya harus dari anggota Tetap DK PBB. Dan pihak yang terlibat dalam pertikaian harus abstain pada pengambilan suara.[23] Ketentuan di atas membuat Indonesia tidak bisa secara bebas dan mudah membuat keputusan DK PBB sesuai dengan keinginannya. Termasuk dalam agenda penyelesaian konflik Israel-Palestina, Indonesia harus mendapat dukungan dari lima negara DK permanen, dan tiga lainnya.

Pada kurun waktu 2007-2008, DK PBB membahas dan mengambil tindak lanjut tindakan atas permasalahan-permasalahan di berbagai kawasan dunia, khusunya Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Di Afrika DK PBB meredam konflik yang terjadi di Darfur, Congo, dan Sierra Leone. Di Timur Tengah, konflik Israel-Palestina serta ketegangan dan kekerasan di Irak dan Afghanistan tetap menjadi isyu utama. Di Asia, Myanmar dengan isyu demokrasi dan HAM-nya menjadi juga agenda pembahasan di DK PBB.[24] Di samping mencakup kawasan, DK juga membahas isyu-isyu tematik yang mencakup isu penguatan hukum internasional, kerjasama dengan organisasi regional, penguatan perdamaian dan keamanan internasional, isyu-isyu nonproliferasi serta isu perlindungan rakyat sipil dalam konflik bersenjata.[25] Indonesia sebagai anggota dari DK PBB juga mengikuti agenda ini dalam kerjanya.

Selama keanggotaan Indonesia sebagai anggota Tidak Tetap DK PBB 2007-2008, Indonesia konsisten mendukung negara Palestina merdeka, demokratis, dan viable—terlepas dari konflik internal Palestina antara Fatah-Hamas.[26] Indonesia mendorong DK PBB untuk mengeluarkan keputusan terkait dengan masalah termasuk dalam bentuk presidential statement (PRST) maupun resolusi, sebagai cerminan tanggung jawab DK PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.[27]

Implikasi Diplomasi Indonesia: Pembuatan Resolusi DK PBB 1850 dan pra 1860

Akibat konsistensi dorongan Indonesia selama keanggotaannya di DK PBB terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina, pada 16 Desember 2008, untuk pertama kalinya sejak 2004, DK PBB mengesahkan resolusi No. 1850 mengenai proses perdamaian Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina, yang rancangannya disiapkan oleh delegasi AS dan Rusia.[28] Dengan keluarnya Resolusi 1850 ini, menunjukkan prestasi Indonesia melakukan negosiasi dan menyebarkan pengaruh di dalam tubuh DK PBB dengan wacana pentingnya resolusi untuk pencapaian perdamaian di Israel-Palestina.

Isi dari Resolusi No. 1850 (2008), secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Declares its support for the negotiations initiated at Annapolis…

2. Supports the parties’ agreed principles for the bilateral negotiating process and their determined efforts to reach their goal of concluding a peace treaty…

3. Calls on both parties to fulfil their obligations under the Performance-Based Roadmap…

4. Calls on all States and international organizations to contribute to an atmosphere conducive to negotiations and…, to assist in the development of the Palestinian economy…

5. Urges an intensification of diplomatic efforts to foster…mutual recognition and peaceful coexistence…

6. Welcomes the Quartet’s consideration, in consultation with the parties, of an international meeting in Moscow in 2009;

7. Decides to remain seized of the matter.

-United Nations Security Council, S/RES/1850 (2008)-[29]

Namun tidak lama resolusi itu dikeluarkan, akhir 2008, dimulai pada 27 Desember konflik Israel-Palestina kembali memanas akibat serangan masif Israel ke Palestina. Sehubungan dengan ini, 31 Desmber 2008 DK PBB mengadakan Sidang Darurat membahas perkembangan situasi di Jalur Gaza. Indonesia berpartisipasi di dalamnya dan menjadi konsultan elemen-lemen apa yang harus dimuat di dalam persidangan. Sidang tersebut merujuk kepada:[30] a) kutukan terhadap serangan Israel; b) desakan penghentian serangan oleh Israel; c) seruan bagi perlindungan internasional terhadap warga sipil di Jalur Gaza; d) desakan pembukaan akses kemanusiaan di Jalur Gaza; e) seruan bagi bantuan internasional dalam mengatasi krisis.

Hasil Sidang Darurat ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Resolusi 1860. Resolusi ini mendesak gancatan senjata segera, langgeng, dan dihormati semua pihak. Serta di dalamnya meminta Israel menarik pasukannya di wilayah Palestina. Resolusi ini disetujui oleh 14 anggota DK PBB, AS abstain. Resolusi 1860 juga meminta bantuan kemanusiaan internasional dan menyambut baik inisiatif Mesir untuk menjadi mediator.[31]

Sebagai kelanjutan dari peranannya di DK PBB, Indonesia melalui Biro Koordinasi GNB di New York, telah menjadi salah satu penggagas utama dilaksanakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB yang nantinya dilaksanakan pada tanggal 15-16 Januari 2009 mengenai isyu Palestina, dan menghasilkan resolusi no. A/RES/ES-10/18 yang berisi dukungan bagi implementasi resolusi DK PBB 1860 serta seruan kepada masyarakat internasional untuk membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.[32]

KESIMPULAN

Menjadi anggota DK PBB memiliki tanggung jawab untuk proaktif membantu penyelesaian konflik dan isyu perdamaian yang ada di tingkat internasional. Pada tahun 2007-2008, Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB dan sekaligus memikul tanggung memelihara perdamaian dunia. Salah satu tanggung jawabnya termasuk bagaimana menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang tidak kunjung selesai sejak tahun 1948.

Konflik Israel-Palestina bagi Indonesia merupakan sebuah konflik yang menjadi perhatian tersendiri. Indonesia mengatakan bahwa perdamaian Israel-Palestina hanya bisa tercapai dengan memberikan kemerdekaan penuh kepada Palestina. Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina karena: (1) Konstitusi Indonesia di dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa segala bentuk penjajahan tidak dibenarkan. (2) Pola historis persahabatan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Dukungan yang diberikan Indonesia juga didasari oleh kepentingan nasional berupa memberikan dukungan kepada negara sahabat (Palestina), dan juga keuntungan ekonomi yang dapat diterima dari investor-investor Timur Tengah. Di dalam DK PBB inilah Indonesia mendapatkan keuntungan dalam hal menyuarakan kepentingannya merealisasikan perdamaian Israel-Palestina.

Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina dapat dilihat dari konsistensi Indonesia di dalam DK PBB bernegosiasi dengan sesama anggota untuk bersama membuat langkah-langkah perdamaian di sana. Peran Indonesia ini mendapatkan prestasi ketika DK PBB mengeluarkan resolusi no. 1850 pada 2008 setelah selama empat tahun DK PBB tidak memiliki kebijakan konkrit menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Di samping itu, Indonesia juga berhasil menginisiasi resolusi DK PBB no. 1860 yang meminta Israel menarik pasukan dari Palestina dan melakukan gencatan senjata.

DAFTAR PUSTAK

Pustaka Literatur

Berridge, G. (1985). Diplomacy at the UN (ed.). Hamsphire: Macmillan.

Forbes, Dean K. (2008) “Republic of Indonesia: Sensus 2008 Estimate.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation.

Holsti, K. J. (1988). International Politics: A Framework for Analysis 5th edn. New Jersey: Prentice-Hall International..

Ziegler, D. W. (1984). War, Peace, and International Politics 3rd edn. Canada: Little, Brown.

Berita dan Jurnal

Jurnal Nasional. Razak, Abdul. Saatnya Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan. (Online)..http://jurnalnasional.com/show/kolom?berita=39740&page=30&pagecomment=1&rmt=false&rubrik=Fokus+Hari+Ini Diakses 11 Maret2008

New York Times. HAMAS. (Online), http://topics.nytimes.com/top/reference /timestopics/organizations/h/hamas/index.html. Diakses 15 Desember 2009

Suara Merdeka. Kawilarang, Renne. Peran Strategis Indonesia di Dewan Keamanan PBB. (Online). http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/20/lua02.html, diakses 2 Januari 2010.

The Jakarta Post. Susanti, Ivy. Indonesia sets its eyes on Mideast peace process. (Online). 14 Desember 2004. http://www.thejakartapost.com/news/2004/12/14/indonesia-sets-its-eyes-mideast-peace-process.html

TV One. Serangan Udara Israel Tewaskan 7 Warga Palestina. (Online) http://www.tvone.co.id/berita/view/28146/2009/11/22/serangan_udara_israel_tewaskan_7_warga_palestina/. Diakses 15 Desember 2009

Dokumen Online

Departemen Luar Negeri RI. Sambutan Menlu RI pada pembukaan Seminar Internasional Timur Tengah UGM di Yogyakarta, 25 Maret 2008. http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2 =Menteri&IDP=29&l=id

__________________________. Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional (Online). http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3) (Pdf.)

__________________________. Wirajuda, Hassan. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri. Deplu (Online). 8 Januari 2008. http://www.deplu.go.id/Lists/News/ DispForm.aspx?ID=1052

__________________________. A New Activism Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Era Reformasi .http://www.deplu.go.id/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1050 diakses 2 Januari 2010.

__________________________. Pokok-pokok Press Briefing Juru Bicara Deplu RI 2008. http://www.deplu.go.id/Lists/PressBriefing/DispForm.aspx?ID=63. Diakses 2 Januari 2009.

__________________________. Isu  Palestina. http://www.deplu.go.id/Lists/International Issues/DispForm.aspx?ID=15. Diakses 2 Januari 2009.

Pan Muhammad Faiz, Indonesia will be the Key Palyer to International Peace. http://faizlawjournal.com/2006/10/indonesia-becomes-un-security-council.html

United Nations. UN Charter. http://www.un.org/en /documents/charter.shtml

_____________. UN Security Council Resolution 1850. S/RES/1850 (2008) (pdf.).

____________ UN Security Council Resolution 1860. (Online) http://www.un.org/ News/Press/docs/2009/ sc9567.doc.htm. Diakses 3 Januari 2010.

FOOT NOTE


[1] David W. Ziegler. War, Peace, and International Politics. (Canada,  Little Brown, 1984), hlm. 65-70.

[2] TV One. Serangan Udara Israel Tewaskan 7 Warga Palestina. (Online) http://www.tvone.co.id/berita/view/28146/2009/11/22/serangan_udara_israel_tewaskan_7_warga_palestina/. 15 Desember 2009

[3] HAMAS merupakan salah satu kelompok politik utama di Palestina (selain FATAH). Kelompok ini menyatakan bahwa memperjuangkan Palestina merupakan kewajiban agama. Mereka mengakui fakta adanya Israel, namun menolak mengakui haknya untuk eksis. Lih. New York Times. HAMAS. (Online), http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/h/hamas/index.html. 15 Desember 2009

[4] The Gaza War 2008-2009 (Online), http://www.historyguy.com/gaza_war.htm#2007gazawar, 15 Desember 2009

[5] Forbes, Dean K. “Republic of Indonesia: Sensus 2008 Estimate.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.

[6] K.J. Holsti. International Politics: Framework for Analysis. (New Jersey, Prentice-Hall International, 1988), 92.

[7] Ibid. hlm. 93.

[8] Ibid. hlm. 94.

[9] Ibid. hlm. 122-130.

[10] Ibid. hlm. 127-129

[11] Ivy Susanti, Indonesia sets its eyes on Mideast peace process. The Jakarta Post (Online). 14 Desember 2004. http://www.thejakartapost.com/news/2004/12/14/indonesia-sets-its-eyes-mideast-peace-process.html

[12] Sambutan Menlu RI pada pembukaan Seminar Internasional Timur Tengah UGM di Yogyakarta, 25 Maret 2008. http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2 =Menteri&IDP=29&l=id

[13] Deplu. Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional (Online). http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3) (Pdf.)

[14] Mesir memberikan bantuan logistik kepada Indonesia berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Sedangkan Syiria sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB Tidak Tetap saat itu gigih membela Indonesia di sidang-sidang keamanan pada sesi “the Indonesian Questions.”Ibid.

[15] Dalam Preambule (pembukaan) UUD RI 1945 paragraf pertama disebutkan, “Bahwa sesunggunya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

[16] Abdul Razak, Saatnya Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan. Jurnal Nasional (Online). 11 Maret 2008.http://jurnalnasional.com/show/kolom?berita=39740&page=30&pagecomment=1&rmt=false&rubrik=Fokus+Hari+Ini

[17] Sambutan Menlu RI pada pembukaan Seminar Internasional Timur Tengah UGM di Yogyakarta, 25 Maret 2008. Lihat http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2

[18] Hassan Wirajuda. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri. Deplu (Online). 8 Januari 2008. http://www.deplu.go.id/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1052

[19] Pan Muhammad Faiz, Indonesia will be the Key Palyer to International Peace. http://faizlawjournal.com/2006/10/indonesia-becomes-un-security-council.html

[20] Peter Calvocoressi. Peace, the Security Council and the Individual. Dalam G.R. Berridge. Diplomacy at UN. (Hampshire, Macmillan, 1985). hlm. 17-18.

[21] Renne Kawilarang, Peran Strategis Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Suara Merdeka (Online). http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/20/lua02.html, diakses 2 Januari 2010. Lima anggota DK Tidak Tetap yang berakhir masa jabatannya 31 Desember 2007: Kongo, Ghana, Peru, Qatar dan Slowakia. Lima anggota baru DK Tidak Tetap PBB: Indonesia, Italia, Belgia, Afrika Selatan, dan Panama yang berakhir tugasnya pada 31 Desember 2008. Lima Angota Tetap DK PBB: AS, China, Rusia, Inggris, dan Perancis.

[22] Kewenangan secara garis besar dioleh dari Chapter V, VI, VII, VIII, dan XII PBB. United Nations. UN Charter. http://www.un.org/en /documents/charter.shtml

[23] Ibid.

[24] Deplu. Menlu RI : A New Activism Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Era Reformasi .http://www.deplu.go.id/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1050 diakses 2 Januari 2010.

[25] Deplu. Pokok-pokok Press Briefing Juru Bicara Deplu RI 2008. http://www.deplu.go.id/Lists/PressBriefing/DispForm.aspx?ID=63. Diakses 2 Januari 2009.

[26] Fatah (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Falastini) merupakan kelompok politik yang moderat atas isyu konflik dengan Israel—bersedia menegosiasikan pembagian wilayah dengan Israel. Sedangkan Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiya) merupakan golongan politik yang lebih bersifat radikal dan tidak mau mengompromikan pembagian wilayah Palestinadengan Israel.

[27] Deplu. Isu  Palestina. http://www.deplu.go.id/Lists/InternationalIssues/DispForm.aspx?ID=15. Diakses 2 Januari 2009.

[28] Ibid.

[29] United Nations. UN Security Council Resolution 1850. S/RES/1850 (2008) (pdf.).

[30] Deplu. Op. Cit.

[31] United Nations. UN Security Council Resolution 1860. (Online) http://www.un.org/News/Press/docs/2009/ sc9567.doc.htm. Diakses 3 Januari 2010.

[32] Deplu. Op. Cit.

Dampak Kehadiran IMF Terhadap Hubungan INDONESIA-AS pada Era SOEHARTO

Ditulis Februari 14, 2010 oleh politicalthinktank
Kategori: Hubungan LN Indonesia

Oleh: Muhammad Ghufron Mustaqim

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Soeharto, presiden kedua RI, yang dikenal dengan bapak pembangunan Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk mensukseskan pembangunan ekonomi tersebut diambillah bantuan asing guna mendanai proyek-proyek nasional yang secara pendanaan belum terpenuhi. Salah satu penyedia dana bantuan ialah International Monetary Fund (IMF). Indonesia tercatat menjadi anggota IMF sejak 1967 yang diawali dengan pengesahan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing nomor 1 tahun 1967[1]. Sejak saat itu, untuk membangun perekonomiannya, Indonesia berkonsultasi kepada IMF.

Dana bantuan yang diberikan oleh IMF berasal dari quota yang didepositkan oleh negara-negara peserta ketika bergabung ke dalam IMF. Besar kecilnya kuota bergantung pada kemampuan ekonomi suatu negara. Misalnya, Amerika Serikat (AS) yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar dunia untuk saat ini, memiliki kuota terbesar.[2]

Fakta tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia-AS. Walaupun di sini tidak ada hubungan langsung, karena melalui perantara IMF, AS tetap menjadi penentu utama arah kebijakan IMF selama AS memiliki kuota terbesar di IMF. Sebab, Quotas, together with the equal number of basic votes each member has, determine countries’ voting power.[3] Dan semenjak memilih menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk menjadi ‘pasien’ IMF karena krisis moneter melanda pada 1997, sikap politik luar negeri Indonesia pun seperti tak punya pilihan selain mengikuti kebijakan AS untuk tetap mendapatkan aliran bantuan.

Paper ini memiliki fokus analisis tentang bagaimana sikap Indonesia yang pada hakikatnya merupakan negara berdaulat dan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, ketika terjadi ketergantungan dengan negara pendonor guna pembangunan ekonomi—dalam hal ini AS? Bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara Indonesia dengan IMF kemudian menjadikan posisi tawar Indonesia yang lemah dengan AS? Di sinilah Poltik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif akan dipertanyakan eksistensinya.

Pertanyaan Riset

Pertanyaan Riset yang kami ajukan dalam paper ini adalah, “Bagaimana hubungan antara Indonesia-AS saat kedatangan IMF?”

Berdasarkan pertanyaan riset tersebut, paper ini akan mengulas dua variabel masalah, yakni:

a) Maksud kehadiran IMF dan  peranan Amerika di dalamnya.

b) Hubungan Indonesia-AS sebelum kedatangan IMF.

b) Hubungan Indonesia-AS saat kedatangan IMF.

Konseptualisasi

Landasan Dasar Politik Luar Negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila terutama sila kedua yaitu: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Dilihat dari maknanya, landasan ini mencerminkan asas keseimbangan dan keserasian yang berlaku secara global.[4] Yang berarti kesamaan hak dalam menentukan kebijakan di wilayah teritorialnya masing-masing tanpa terdapat intervensi asing apapun di dalamnya. Sehingga intervensi dapat dikatakan sebagai pendiktean.

Kemudian apabila dilihat dari sifatnya, maka politik luar negeri yang Indonesia miliki adalah bebas aktif. Pernyataan politik luar negeri bebas aktif pertama kali dinyatakan oleh Bung Hatta pada 2 September 1948 di depan Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk menentukan sikap berhubungan adanya ancaman pemberontakan PKI.[5] Bebas yakni berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apripori memihak pada suatu blok. Sedangkan aktif seperti yang dimaksud pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa Indonesia berkewajiban untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”[6]

Di lain pihak, ketika dihadapkan pada pilihan antara pro-Amerika atau pro-Rusia, akhirnya Indonesia memutuskan untuk tidak beraliansi dengan kedua negara adi daya tersebut, dan mendeklarasikan dirinya menjadi negara non-blok (strategies of nonalignment) yang ditandai dengan keanggotan Indonesia di KTT Non-Blok I pada 16 September 1961 di Beogard, Yugoslavia.

Strategi nonblok ini, menurut Holsti (1988) memiliki pengertian bahwa suatu negara tidak menyerahkan atau menggantungkan kemampuan militer dan, kadang-kadang, dukungan diplomatisnya kepada suatu (satu) negara lain[7]. Dalam paper ini antara Indonesia dengan AS.

Masih menurut Holsti (1988), bahwa hubungan bilateral suatu negara terbagi ke dalam ordinary bilateral relationship dan rich bilateral relationship. Keduanya didasarkan pada ukuran banyaknya komunikasi, volume perdagangan atau kerjasama ketika terjadi catastrophe (krisis).

Untuk menganalisis kejadian dalam hubungan intenasional termasuk kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat digunakan analis tingkat individu. Dengan anggapan bahwa fenomena hubungan internasional pada akhirnya adalah akibat dari perilaku individu-individu yang saling berinteraksi di dalamnya. Hal ini mengharuskan kita untuk memahami sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan.[8] Presiden Soekarno dan Soeharto, serta penasehat-penasehatnya, merupakan tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembuatan politik luar negeri pada era mereka masing-masing.

PEMBAHASAN

Maksud Kehadiran IMF dan  Peranan Amerika di Dalamnya

Masuknya IMF ke suatu negara tidak terlepas dari kontroversi. Banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, enggan mengundang IMF, karena masuknya IMF selalu disertai dengan persyaratan yang berat[9]. Tapi karena pilihan peminjaman bantuan kepada IMF adalah yang paling memungkinkan, maka bagaimanapun juga pasti akan diambil.

Indonesia menjadi anggota resmi IMF sejak 15 April 1954. tapi pada Mei 1965 Indonesia keluar karena terjadi kerusuhan antara 1964-1965—diantaranya G30/S/PKI. Indonesia kembali menjadi anggota IMF pada tanggal 23 Februari 1967[10]. Dari sini dapat diketahui bahwa sesungguhnya Indonesia telah menjadi anggota IMF sejak kepemimpinan Orde Lama Soekarno. Namun ini tidak berarti Indonesia ketika itu melihat IMF sebagai lembaga keuangan yang dibutuhkan pinjamannya. Melainkan ini lebih merupakan tren negara-negara di berbagai belahan dunia untuk bergabung dalam IMF.

Secara kelembagaan, IMF merupakan salah satu agen PBB yang bekerja di bawah Majelis Umum. Namun di dalam praktiknya, PBB tidak mampu menjalankan kekuasaannya atas IMF; karena organisisasi ini secara luas diatur oleh Amerika dan beberapa negara industri lainnya[11]. Hal ini dimungkinkan karena pengambilan keputusan di ambil dari voting, dan negara yang memiliki kekuatan voting paling besar ialah negara yang memiliki kuota terbesar di IMF. Amerika memiliki 18 persen kekuatan voting, padahal suatu negara hanya membutuhkan 15 persen untuk menggunakan hak veto dalam berbagai kebijakan[12].Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya dana pinjaman, yang natinya diberikan merupakan, perantara keinginan mayoritas anggota dan salah satu anggota[13]. Yang artinya keputusan pasti lebih menguntungkan kepada negara yang mendonor (memiliki kuota terbesar).

Kemudian ketika dikaitkan dengan program IMF di Asia, Amerika membentuk serta mengatur isi dan implementasi program-programnya. Jadi, Amerika menggunakan IMF untuk kepentingan agenda jangka panjang berupa liberalisasi perdagangan dan investasi di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya[14]. Lebih lanjut proses liberalisasi akan mengancam legitimasi proses politik dan juga negara itu sendiri[15]. Dengan demikian, Amerika, dengan IMF sebagai alatnya, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kebijakan politik suatu negara.

Bantuan luar negeri, termasuk melalui IMF, harus dipelajari dalam konteks kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan teknik yang pertama dan terpenting bagi negarawan (statecraft). Maksudnya, dengan inilah suatu negara berusaha mempengaruhi negara lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan[16]. Dalam kasus negara-negara berkembang misalnya, program bantuan ekonomi berperan besar terhadap pengenalan produk-produk Amerika yang akan berpengaruh kepada perluasan pasar ekspor Amerika[17].

Bagi negara pendonor, pertanyaan mengenai kebijakan pemberian bantuan bukan mengenai berapa banyak yang akan diberikan, melainkan mengapa dan kepada siapa bantuan itu diberikan. Banyak pendorong di balik pemberian bantuan luar negeri adalah tujuan untuk membangun “hubungan istimewa.”[18] Kaitannya dengan IMF kemudian adalah ia disebut sebagai alat nyata bagi perwujudan kebijakan luar negeri[19]. Dalam hal ini bisa dikatakan kebijakan luar negeri Amerika. Karena ternyata, IMF lebih mempunyai pengaruh terhadap liberalisasi sistem perdagangan dari pada pengaruhnya ketika Amerika mengandalkan hubungan baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain[20]. Dengan alur logika tersebut, dapat dikatakan bahwa maksud kedatangan IMF untuk memberikan pinjaman kepada negara resipen (penerima) pasti diikuti oleh kepentingan Amerika.

Salah satu kepentingan yang paling jelas adalah kepentingan Amerika, dalam konteks era kepemimpinan  Soeharto, untuk menjaga Indonesia dari pengaruh komunis Soviet—sebagai rival kapitalisme Amerika. Dengan pengertian bahwa selama Indonesia menjalin kerja sama perdagangan (tentunya akibat pengaruh IMF) dengan Amerika, maka tidak mudah bagi Indonesia untuk mengubah haluannya ke Soviet.[21]

Hubungan Indonesia-AS Sebelum Kehadiran IMF

Yang dimakdus oleh judul sub bab ini ialah bagaimana hubungan Indonesia-Amerika sebelum kehadiran IMF pada tahap kedua, yakni 23 Februari 1967. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia pada tahap sebelumnya tidak menjadi fokus analis karena ketika itu IMF tidak begitu signifikan memberikan bantuan kepada Indonesia. Sehingga ini dapat pula dikatakan hubungan Indonesia-Amerika pada periode kepemimpinan Orde Lama Soekarno khusunya era demokrasi terpimpin 1959-1966).

Soekarno merupakan salah satu tokoh utama pengagas dibentuknya Non Alignment Movement (NAM) atau Gerakan Non Blok—yang secara resmi diikuti oleh Indonesia pada 16 September 1961. Semangat yang dibangun dalam pembentukan NAM ini adalah agar negara-negara dunia ketiga (bekas jajahan) mampu menjadi kekuatan baru selain kekauatan Blok Barat dan Blok Timur. Sehingga di sini netralitas merupakan sikap yang dijunjung.

Namun kemudian Soekarno melihat bahwa NAM sebagai kekuatan Internasional tidak mampu menengahi konflik tajam antara Washington (Blok Barat) dan Moscow (Uni Soviet). Dan kemudian Soekarno mengatakan bahwa NAM harus berpihak kepada kubu sosialis (terutama di Asia) dan memukul neokolim (neokolonialisme dan imperalisme)[22].Yang dimaksud dengan pihak nekolim itu adalah blok barat dengan Amerika Serikat sebagai sentralnya. Dalam kasus penyelesaian Irian Barat misalnya, Amerika bersikap apatis. Sehingga yang terjadi adalah Indonesia lebih percaya dan mendukung Uni Soviet.

Fakta membuktikan bahwa hal ini sukses menyelesaikan masalah Irian Barat. Dengan kesuksesan ini, Indonesia bertambah percaya diri akan kekuatannya.  Dan karena back up militer dari sosialisme (Uni Soviet) kuat, Indonesia kemudian memulai politik konfrontasi yang begitu mendesak blok barat[23].

Lebih lanjut Soekarno membagi dunia menjadi dua kubu, yakni Oldefos (Old Established Forces) dan Nefos (New Emerging Forces). Politik Luar Negeri Indonesia itu bertujuan untuk meruntuhkan struktur internasional yang lama. Indonesia pun  pernah berniat menggantikan PBB dengan Conefo yang berporoskan Jakarta-Hanoi-Peking-Pyongyang. Semboyan yang sangat terkenal pada waktu itu ialah go to hell with your aid.[24] Dengan sikapnya yang demikian, Indonesia menjadi salah satu pemimpin garis depan penentangan terhadap Amerika.

Namun memburuknya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat juga disertai dengan memburuknya ekonomi Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1965 saja misalnya inflasi melonjak sampai 500 persen dan haga-harga berlipat sampai 900 persen.  Hutang luar negeri Indonesia mencapai 2,5 milyar dollar Amerika, sementara pada tahun 1966 foreign exchange earnings sejumlah 430 juta dollar, sedangkan debt service payments sebesar 530 juta dollar.[25]

Hal itu membuat politik konfrontasi Indonesia yang begitu gagah berani menentang segala pengaruh AS sebelumnya, saat itu semakin lemah. Soekarno tidak bisa dengan mudah memobilisasi rakyatnya untuk berkata ‘go to hell with your aid’ pada Amerika.  Rakyat pada saat itu telah kehilangan kepercayaan pada sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno dan pada akhirnya mengarah pada era kejatuhannya.

Hubungan Indonesia-AS saat kedatangan IMF

Arah politik luar negeri pada era Soekarno lebih condong berpihak kepada Blok Timur (Uni Soviet). Ini berbeda dengan arah politik luar negeri Soeharto yang lebih condong ke Blok Barat (Amerika). Dalam pembuatan kebijakannya, Soeharto banyak dibantu oleh ‘Barkeley Mafia’.[26] Dengan timnya tersebut Soeharto tidak hanya dapat membangun perekonomian yang baik sehingga menjadi salah satu dari delapan negara Asia yang disebut The East Asian Miracle[27]. Namun juga meruntuhkan perekonomian Indonesia pada akhir masa kepemimpinannya di Krisis 1997. Hal ini sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia di IMF dan juga agar proses pencairan bantuan keuangan IMF untuk Indonesia mudah dicairkan.

Indonesia yang sedang terpuruk dalam krisis kemudian menerima bantuan dari IMF. Pada tahun 1966, pemerintahan Soeharto telah menjalankan program stabilisasi untuk perekonomian Indonesia yang dirumuskan dengan bantuan IMF, dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Soekarno. Program stabilisasi tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik.

Kontrol terhadap kebijakan ekonomi pada rezim Soeharto dijalankan oleh IMF (dan Bank Dunia) melalui IGGI (International Governmental Group on Indonesia) yang kemudian berganti nama menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia). Badan ini beranggotakan kreditor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia.

Antara tahun 1967 sampai 1997 IMF (dan Bank Dunia) telah membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat (khususnya Amerika Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi[28]. Beberapa perusahaan asing yang menjadi investasi Amerika Serikat di Indonesia adalah Exon Mobil di Kalimantan, PT Freeport di Papua, CALTEX di Sumatera, dan Newmont di Kalimantan.

Pendiktean IMF terhadap Indonesia tersebut tentu tidak luput dari peran Amerika Serikat. Pendiktean IMF dan pemodal baratnya ini sangat terasa karena pada keadaan genting sekalipun Indonesia tidak dapat menentukan keadaan negaranya sendiri. Contohnya saja pada masa krisis moneter pertengahan 1997. Saat itu puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF (dan Bank Dunia) tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara. Disamping itu pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu justru meluaskan kemiskinan. seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing, yaitu perusahaan-perusahaan besar di negara pemegang saham utama lembaga ini. Pelayanan ini diberikan dengan membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor melalui pengurangan subsidi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan). Termasuk menghilangkan subsidi pada listrik, tarif telepon dan bahan bakar minyak[29].

Karena Amerika Serikat adalah negara yang berpengaruh paling kuat dalam IMF, maka patuhnya Indonesia pada IMF ini dapat dikatakan pula patuhnya Indonesia pada Amerika. Hal ini menunjukkan politik luar negeri Indonesia yang condong ke barat. Karena mau tidak mau Indonesia harus menunjukkan kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat (Barat).

KESIMPULAN

Indonesia mengalam dinamika yang begitu menarik untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri yang dibuat. Dalam paper ini terdapat tiga poin penting yang perlu dicatat:

  1. Bantuan luar negeri adalah istrumen penting bagi politik luar negeri. Untuk Amerika alatnya adalah IMF. Sebagai pemilik kekuatan terbesat dalam pembuatan keputusan di IMF, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF membawa keuntungan bagi Amerika.
  2. Masa kepemimpinan Presiden RI Soekarno menunjukkan bahwa Indonesia lebih condong ke arah Blok Timut yang diwakili oleh Uni Soviet. Pada saat itu terjadi hubungan yang tidak baik antara Indonesia dengan Amerika. Bahkan Indonesia memposisikan dirinya sebagai penantang depan Amerika. Keikutsertaan Indonesia ke dalam IMF hanya karena tren pada masa itu.
  3. Masa kepemimpinan Presiden RI Soeharto, pada sisi lain, menunjukkan bahwa Indonesia lebih condong kea rah Blok Barat dalam hal ini Amerika. Hubungan antara Indonesia dengan Amerika begitu baik kalau dilihat dai segi bentuan-bantuan luar negeri Amerika untuk Indonesia melalui IMF. Ketika privatisasi perusahaan negara, banyak kemudian investor Amerika yang menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Kepentingan ekonomi Amerika pun dapat terwujud.

Dari tiga poin di atas dapat diketahui bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika pada dua figur presiden, Sokarno dan Soeharto, berubah. IMF dalam hal ini menjadi pusat perhatian dengan adanya perubahan hubungan tersebut. IMF menjadikan hubungan Indonesia-Amerika sebagai rich bilateral relationship karena komunikasi, volume perdagangan  dan kerja sama kedua negara ketika menghadapi krisia, begitu intens. Namun konsekuensinya adalah, Indonesia tidak mandiri sebab mendapat interfensi IMF dalam masalah perekonomiannya.

Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, dengan demikian, dalam praktiknya dapat diintepretasikan menjadi dua hal yang sangat berbeda. Kebijakan luar negeri Soekarno berbeda sekali dengan yang dimiliki Soeharto. Selain menunjukkan perbedaan yang siginifikan, kebijakan luar negeri Indonesia tersebut dipertanyakan ke-non blokkannya. Mengingat ketika Soekarno, Indonesia sangat condong ke Uni Soviet. Sedangkan ketika Soeharto, Indonesia sangat condong ke Amerika.

DAFTAR PUSTAKA

Baldwin, D. A. (1966). Foreign Aid and American Foreign Poliicy. New York: Frederick A. Preager, Inc.

Djalal, H. (1997). politik Luar Negeri Indonesia Dasawarsa 1990. Jakarta: CSIS.

Hale, D. (2000). The IMF and US International Economic Policy. New York: W.W. Norton & Company.

Harinowo, C. (2004). IMF: Penanganan Krisi & Indonesia Pasca IMF. Jakarta: PT Gramedia Utama.

Holtsti, K. J. (1988). International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentioce-Hall International Inc.

Mas’oed, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.

Ohlin, G. (1966). Foreign Aid Policies Reconsidered. Paris: OECD.

Sabir, M. (1987). Politik Bebas Aktif. Jakarta: Haji Masagung.

Summers, L. (1998). Why America Needs the IMF. Wall Streets Journal.

Tim Peneliti pada Pusat Kajian Pasifik Universitas Hasanuddin. (1991) Peningkatan/Pengembangan Hubungan Indonesia-ASEAN dengan Negara-negara di Kawasan Pasifik.

Wardaya, B. T. (2008). Indonesia Melawan Amerika. Yogyakarta: Galang Press.

World Bank Report (1993). The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. New York: Oxford University Press.

Zhang, P. G. (1998). IMF and The Asian Financial Crisis. Singapore: World Scientific.

Zon, F. (2004). The IMF Game. Jakarta: IPS.

FOOT NOTE


[1]“Lembaran Negara Republik Indonesia,”  http://www.sjdih.depkeu.go.id diakses 7 Oktober 2009.

[2]“Where does the IMF gets its money?”, http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what.htm#money diakses 30 September 2009.

[3] Ibid

[4] Hasjim Djalal. Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990 (Jakarta, CSIS, 1997)  hlm.. 24.

[5] Ibid, hlm. 25.

[6] M. Sabir. Politik Bebas Aktif .( Jakarta, Haji Masagung, 1987.), hlm. 23-24.

[7] K. J, Holsti,, International Politics: A Framework for Analysis 5th Edition.( New Jersey, Prentice–Hall International, Inc.  1988. ), hlm. 96-97.

[8] Baca Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta, LP3ES, 1990), hlm. 41. Tingkat analisis yang lain ialah perilaku kelompok dan negara-bangsa.

[9] Cyrillus Harinowo, IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca IMF (Jakarta, PT Gramedia Utama, 2004), hlm. 31.

[10] Kompas, tanggal 24 Februari 1967

[11] Fadli Zon, The IMF Game (Jakarta: The Institute of Policy Studies, 2004), hlm. 24.

[12] Ibid, hlm. 25.

[13] Peter G. Zhang, IMF and The Asian Financial Crisis (Singapore: World Scientific, 1998), hlm. 7.

[14] David Hale, “The IMF and US International Economic Policy,” (New York: W.W. Norton & Company, 2000), hlm. 23.

[15] Fadli Zon, The IMF Game (Jakarta: The Institute of Policy Studies, 2004), hlm. 31.

[16] David A. Baldwin, Foreign Aid and American Foreign Policy (London, Frederick A. Praeger, Inc., 1966), hlm. 3.

[17] Ibid, hlm. 190.

[18] Goran Ohlin, Foreign Aid Policies Reconsidered (Paris, OECD, 1966), hlm. 11.

[19] Fadli Zon, The IMF Game (Jakarta: The Institute of Policy Studies, 2004), hlm. 28.

[20] Lawrence Summers, “Why America Needs the IMF,” Wall Streets Journal, March 27, 1998. Di dapat di  Fadli Zon, 2004. The IMF Game.

[21] Baskara T. Wardaya, Indonesia Melawan Amerika (Yogyakarta, Galang Press, 2008), hlm. 97.

[22] Tim Peneliti pada Pusat Kajian Pasifik Universitas Hasanuddin. Peningkatan/Pengembangan Hubungan Indonesia-ASEAN dengan Negara-negara di Kawasan Pasifik, hlm. 30.

[23]Ibid, hlm. 31.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Baca Fadli Zon, The IMF Game (Jakarta: The Institute of Policy Studies, 2004), hlm. 7. Barkeley Mafia merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada sebuah kelompok ekonom berpendidian barat yang berhalauan pasar. Dipimpin oleh Prof. Widjojo Nitisastro.

[27] Baca The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. (World Bank, Oxford University Press, 1993). Tujiuh negara lainnya yaitu Hong Kong, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan China. Disebut ‘Keajaiban’ karena pada kurun 1965-1990 delapan perekonomian negara tersebut adalah yang paling maju dari pada regional lainnya.

[28]Kusfiardi, Menyerah untuk Dijajah AS, http://kau.or.id/index2.php?option=com_content&do_ pdf=1&id=58), diakses 22 Oktober 2009.

[29] Ibid.

a The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. (World Bank, Oxford University Press, 1993). Tujiuh negara lainnya yaitu Hong Kong, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan China. Disebut ‘Keajaiban’ karena pada kurun 1965-1990 delapan perekonomian negara tersebut adalah yang paling maju dari pada regional lainnya.

[28]Kusfiardi, Menyerah untuk Dijajah AS, http://kau.or.id/index2.php?option=com_content&do_ pdf=1&id=58), diakses 22 Oktober 2009.

[29] Ibid.