Dampak Kehadiran IMF Terhadap Hubungan INDONESIA-AS pada Era SOEHARTO

Oleh: Muhammad Ghufron Mustaqim

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Soeharto, presiden kedua RI, yang dikenal dengan bapak pembangunan Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk mensukseskan pembangunan ekonomi tersebut diambillah bantuan asing guna mendanai proyek-proyek nasional yang secara pendanaan belum terpenuhi. Salah satu penyedia dana bantuan ialah International Monetary Fund (IMF). Indonesia tercatat menjadi anggota IMF sejak 1967 yang diawali dengan pengesahan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing nomor 1 tahun 1967[1]. Sejak saat itu, untuk membangun perekonomiannya, Indonesia berkonsultasi kepada IMF.

Dana bantuan yang diberikan oleh IMF berasal dari quota yang didepositkan oleh negara-negara peserta ketika bergabung ke dalam IMF. Besar kecilnya kuota bergantung pada kemampuan ekonomi suatu negara. Misalnya, Amerika Serikat (AS) yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar dunia untuk saat ini, memiliki kuota terbesar.[2]

Fakta tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia-AS. Walaupun di sini tidak ada hubungan langsung, karena melalui perantara IMF, AS tetap menjadi penentu utama arah kebijakan IMF selama AS memiliki kuota terbesar di IMF. Sebab, Quotas, together with the equal number of basic votes each member has, determine countries’ voting power.[3] Dan semenjak memilih menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk menjadi ‘pasien’ IMF karena krisis moneter melanda pada 1997, sikap politik luar negeri Indonesia pun seperti tak punya pilihan selain mengikuti kebijakan AS untuk tetap mendapatkan aliran bantuan.

Paper ini memiliki fokus analisis tentang bagaimana sikap Indonesia yang pada hakikatnya merupakan negara berdaulat dan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, ketika terjadi ketergantungan dengan negara pendonor guna pembangunan ekonomi—dalam hal ini AS? Bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara Indonesia dengan IMF kemudian menjadikan posisi tawar Indonesia yang lemah dengan AS? Di sinilah Poltik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif akan dipertanyakan eksistensinya.

Pertanyaan Riset

Pertanyaan Riset yang kami ajukan dalam paper ini adalah, “Bagaimana hubungan antara Indonesia-AS saat kedatangan IMF?”

Berdasarkan pertanyaan riset tersebut, paper ini akan mengulas dua variabel masalah, yakni:

a) Maksud kehadiran IMF dan  peranan Amerika di dalamnya.

b) Hubungan Indonesia-AS sebelum kedatangan IMF.

b) Hubungan Indonesia-AS saat kedatangan IMF.

Konseptualisasi

Landasan Dasar Politik Luar Negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila terutama sila kedua yaitu: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Dilihat dari maknanya, landasan ini mencerminkan asas keseimbangan dan keserasian yang berlaku secara global.[4] Yang berarti kesamaan hak dalam menentukan kebijakan di wilayah teritorialnya masing-masing tanpa terdapat intervensi asing apapun di dalamnya. Sehingga intervensi dapat dikatakan sebagai pendiktean.

Kemudian apabila dilihat dari sifatnya, maka politik luar negeri yang Indonesia miliki adalah bebas aktif. Pernyataan politik luar negeri bebas aktif pertama kali dinyatakan oleh Bung Hatta pada 2 September 1948 di depan Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk menentukan sikap berhubungan adanya ancaman pemberontakan PKI.[5] Bebas yakni berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apripori memihak pada suatu blok. Sedangkan aktif seperti yang dimaksud pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa Indonesia berkewajiban untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”[6]

Di lain pihak, ketika dihadapkan pada pilihan antara pro-Amerika atau pro-Rusia, akhirnya Indonesia memutuskan untuk tidak beraliansi dengan kedua negara adi daya tersebut, dan mendeklarasikan dirinya menjadi negara non-blok (strategies of nonalignment) yang ditandai dengan keanggotan Indonesia di KTT Non-Blok I pada 16 September 1961 di Beogard, Yugoslavia.

Strategi nonblok ini, menurut Holsti (1988) memiliki pengertian bahwa suatu negara tidak menyerahkan atau menggantungkan kemampuan militer dan, kadang-kadang, dukungan diplomatisnya kepada suatu (satu) negara lain[7]. Dalam paper ini antara Indonesia dengan AS.

Masih menurut Holsti (1988), bahwa hubungan bilateral suatu negara terbagi ke dalam ordinary bilateral relationship dan rich bilateral relationship. Keduanya didasarkan pada ukuran banyaknya komunikasi, volume perdagangan atau kerjasama ketika terjadi catastrophe (krisis).

Untuk menganalisis kejadian dalam hubungan intenasional termasuk kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat digunakan analis tingkat individu. Dengan anggapan bahwa fenomena hubungan internasional pada akhirnya adalah akibat dari perilaku individu-individu yang saling berinteraksi di dalamnya. Hal ini mengharuskan kita untuk memahami sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan.[8] Presiden Soekarno dan Soeharto, serta penasehat-penasehatnya, merupakan tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembuatan politik luar negeri pada era mereka masing-masing.

PEMBAHASAN

Maksud Kehadiran IMF dan  Peranan Amerika di Dalamnya

Masuknya IMF ke suatu negara tidak terlepas dari kontroversi. Banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, enggan mengundang IMF, karena masuknya IMF selalu disertai dengan persyaratan yang berat[9]. Tapi karena pilihan peminjaman bantuan kepada IMF adalah yang paling memungkinkan, maka bagaimanapun juga pasti akan diambil.

Indonesia menjadi anggota resmi IMF sejak 15 April 1954. tapi pada Mei 1965 Indonesia keluar karena terjadi kerusuhan antara 1964-1965—diantaranya G30/S/PKI. Indonesia kembali menjadi anggota IMF pada tanggal 23 Februari 1967[10]. Dari sini dapat diketahui bahwa sesungguhnya Indonesia telah menjadi anggota IMF sejak kepemimpinan Orde Lama Soekarno. Namun ini tidak berarti Indonesia ketika itu melihat IMF sebagai lembaga keuangan yang dibutuhkan pinjamannya. Melainkan ini lebih merupakan tren negara-negara di berbagai belahan dunia untuk bergabung dalam IMF.

Secara kelembagaan, IMF merupakan salah satu agen PBB yang bekerja di bawah Majelis Umum. Namun di dalam praktiknya, PBB tidak mampu menjalankan kekuasaannya atas IMF; karena organisisasi ini secara luas diatur oleh Amerika dan beberapa negara industri lainnya[11]. Hal ini dimungkinkan karena pengambilan keputusan di ambil dari voting, dan negara yang memiliki kekuatan voting paling besar ialah negara yang memiliki kuota terbesar di IMF. Amerika memiliki 18 persen kekuatan voting, padahal suatu negara hanya membutuhkan 15 persen untuk menggunakan hak veto dalam berbagai kebijakan[12].Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya dana pinjaman, yang natinya diberikan merupakan, perantara keinginan mayoritas anggota dan salah satu anggota[13]. Yang artinya keputusan pasti lebih menguntungkan kepada negara yang mendonor (memiliki kuota terbesar).

Kemudian ketika dikaitkan dengan program IMF di Asia, Amerika membentuk serta mengatur isi dan implementasi program-programnya. Jadi, Amerika menggunakan IMF untuk kepentingan agenda jangka panjang berupa liberalisasi perdagangan dan investasi di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya[14]. Lebih lanjut proses liberalisasi akan mengancam legitimasi proses politik dan juga negara itu sendiri[15]. Dengan demikian, Amerika, dengan IMF sebagai alatnya, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kebijakan politik suatu negara.

Bantuan luar negeri, termasuk melalui IMF, harus dipelajari dalam konteks kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan teknik yang pertama dan terpenting bagi negarawan (statecraft). Maksudnya, dengan inilah suatu negara berusaha mempengaruhi negara lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan[16]. Dalam kasus negara-negara berkembang misalnya, program bantuan ekonomi berperan besar terhadap pengenalan produk-produk Amerika yang akan berpengaruh kepada perluasan pasar ekspor Amerika[17].

Bagi negara pendonor, pertanyaan mengenai kebijakan pemberian bantuan bukan mengenai berapa banyak yang akan diberikan, melainkan mengapa dan kepada siapa bantuan itu diberikan. Banyak pendorong di balik pemberian bantuan luar negeri adalah tujuan untuk membangun “hubungan istimewa.”[18] Kaitannya dengan IMF kemudian adalah ia disebut sebagai alat nyata bagi perwujudan kebijakan luar negeri[19]. Dalam hal ini bisa dikatakan kebijakan luar negeri Amerika. Karena ternyata, IMF lebih mempunyai pengaruh terhadap liberalisasi sistem perdagangan dari pada pengaruhnya ketika Amerika mengandalkan hubungan baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain[20]. Dengan alur logika tersebut, dapat dikatakan bahwa maksud kedatangan IMF untuk memberikan pinjaman kepada negara resipen (penerima) pasti diikuti oleh kepentingan Amerika.

Salah satu kepentingan yang paling jelas adalah kepentingan Amerika, dalam konteks era kepemimpinan  Soeharto, untuk menjaga Indonesia dari pengaruh komunis Soviet—sebagai rival kapitalisme Amerika. Dengan pengertian bahwa selama Indonesia menjalin kerja sama perdagangan (tentunya akibat pengaruh IMF) dengan Amerika, maka tidak mudah bagi Indonesia untuk mengubah haluannya ke Soviet.[21]

Hubungan Indonesia-AS Sebelum Kehadiran IMF

Yang dimakdus oleh judul sub bab ini ialah bagaimana hubungan Indonesia-Amerika sebelum kehadiran IMF pada tahap kedua, yakni 23 Februari 1967. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia pada tahap sebelumnya tidak menjadi fokus analis karena ketika itu IMF tidak begitu signifikan memberikan bantuan kepada Indonesia. Sehingga ini dapat pula dikatakan hubungan Indonesia-Amerika pada periode kepemimpinan Orde Lama Soekarno khusunya era demokrasi terpimpin 1959-1966).

Soekarno merupakan salah satu tokoh utama pengagas dibentuknya Non Alignment Movement (NAM) atau Gerakan Non Blok—yang secara resmi diikuti oleh Indonesia pada 16 September 1961. Semangat yang dibangun dalam pembentukan NAM ini adalah agar negara-negara dunia ketiga (bekas jajahan) mampu menjadi kekuatan baru selain kekauatan Blok Barat dan Blok Timur. Sehingga di sini netralitas merupakan sikap yang dijunjung.

Namun kemudian Soekarno melihat bahwa NAM sebagai kekuatan Internasional tidak mampu menengahi konflik tajam antara Washington (Blok Barat) dan Moscow (Uni Soviet). Dan kemudian Soekarno mengatakan bahwa NAM harus berpihak kepada kubu sosialis (terutama di Asia) dan memukul neokolim (neokolonialisme dan imperalisme)[22].Yang dimaksud dengan pihak nekolim itu adalah blok barat dengan Amerika Serikat sebagai sentralnya. Dalam kasus penyelesaian Irian Barat misalnya, Amerika bersikap apatis. Sehingga yang terjadi adalah Indonesia lebih percaya dan mendukung Uni Soviet.

Fakta membuktikan bahwa hal ini sukses menyelesaikan masalah Irian Barat. Dengan kesuksesan ini, Indonesia bertambah percaya diri akan kekuatannya.  Dan karena back up militer dari sosialisme (Uni Soviet) kuat, Indonesia kemudian memulai politik konfrontasi yang begitu mendesak blok barat[23].

Lebih lanjut Soekarno membagi dunia menjadi dua kubu, yakni Oldefos (Old Established Forces) dan Nefos (New Emerging Forces). Politik Luar Negeri Indonesia itu bertujuan untuk meruntuhkan struktur internasional yang lama. Indonesia pun  pernah berniat menggantikan PBB dengan Conefo yang berporoskan Jakarta-Hanoi-Peking-Pyongyang. Semboyan yang sangat terkenal pada waktu itu ialah go to hell with your aid.[24] Dengan sikapnya yang demikian, Indonesia menjadi salah satu pemimpin garis depan penentangan terhadap Amerika.

Namun memburuknya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat juga disertai dengan memburuknya ekonomi Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1965 saja misalnya inflasi melonjak sampai 500 persen dan haga-harga berlipat sampai 900 persen.  Hutang luar negeri Indonesia mencapai 2,5 milyar dollar Amerika, sementara pada tahun 1966 foreign exchange earnings sejumlah 430 juta dollar, sedangkan debt service payments sebesar 530 juta dollar.[25]

Hal itu membuat politik konfrontasi Indonesia yang begitu gagah berani menentang segala pengaruh AS sebelumnya, saat itu semakin lemah. Soekarno tidak bisa dengan mudah memobilisasi rakyatnya untuk berkata ‘go to hell with your aid’ pada Amerika.  Rakyat pada saat itu telah kehilangan kepercayaan pada sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno dan pada akhirnya mengarah pada era kejatuhannya.

Hubungan Indonesia-AS saat kedatangan IMF

Arah politik luar negeri pada era Soekarno lebih condong berpihak kepada Blok Timur (Uni Soviet). Ini berbeda dengan arah politik luar negeri Soeharto yang lebih condong ke Blok Barat (Amerika). Dalam pembuatan kebijakannya, Soeharto banyak dibantu oleh ‘Barkeley Mafia’.[26] Dengan timnya tersebut Soeharto tidak hanya dapat membangun perekonomian yang baik sehingga menjadi salah satu dari delapan negara Asia yang disebut The East Asian Miracle[27]. Namun juga meruntuhkan perekonomian Indonesia pada akhir masa kepemimpinannya di Krisis 1997. Hal ini sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia di IMF dan juga agar proses pencairan bantuan keuangan IMF untuk Indonesia mudah dicairkan.

Indonesia yang sedang terpuruk dalam krisis kemudian menerima bantuan dari IMF. Pada tahun 1966, pemerintahan Soeharto telah menjalankan program stabilisasi untuk perekonomian Indonesia yang dirumuskan dengan bantuan IMF, dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Soekarno. Program stabilisasi tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik.

Kontrol terhadap kebijakan ekonomi pada rezim Soeharto dijalankan oleh IMF (dan Bank Dunia) melalui IGGI (International Governmental Group on Indonesia) yang kemudian berganti nama menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia). Badan ini beranggotakan kreditor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia.

Antara tahun 1967 sampai 1997 IMF (dan Bank Dunia) telah membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat (khususnya Amerika Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi[28]. Beberapa perusahaan asing yang menjadi investasi Amerika Serikat di Indonesia adalah Exon Mobil di Kalimantan, PT Freeport di Papua, CALTEX di Sumatera, dan Newmont di Kalimantan.

Pendiktean IMF terhadap Indonesia tersebut tentu tidak luput dari peran Amerika Serikat. Pendiktean IMF dan pemodal baratnya ini sangat terasa karena pada keadaan genting sekalipun Indonesia tidak dapat menentukan keadaan negaranya sendiri. Contohnya saja pada masa krisis moneter pertengahan 1997. Saat itu puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF (dan Bank Dunia) tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara. Disamping itu pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu justru meluaskan kemiskinan. seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing, yaitu perusahaan-perusahaan besar di negara pemegang saham utama lembaga ini. Pelayanan ini diberikan dengan membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor melalui pengurangan subsidi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan). Termasuk menghilangkan subsidi pada listrik, tarif telepon dan bahan bakar minyak[29].

Karena Amerika Serikat adalah negara yang berpengaruh paling kuat dalam IMF, maka patuhnya Indonesia pada IMF ini dapat dikatakan pula patuhnya Indonesia pada Amerika. Hal ini menunjukkan politik luar negeri Indonesia yang condong ke barat. Karena mau tidak mau Indonesia harus menunjukkan kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat (Barat).

KESIMPULAN

Indonesia mengalam dinamika yang begitu menarik untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri yang dibuat. Dalam paper ini terdapat tiga poin penting yang perlu dicatat:

  1. Bantuan luar negeri adalah istrumen penting bagi politik luar negeri. Untuk Amerika alatnya adalah IMF. Sebagai pemilik kekuatan terbesat dalam pembuatan keputusan di IMF, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF membawa keuntungan bagi Amerika.
  2. Masa kepemimpinan Presiden RI Soekarno menunjukkan bahwa Indonesia lebih condong ke arah Blok Timut yang diwakili oleh Uni Soviet. Pada saat itu terjadi hubungan yang tidak baik antara Indonesia dengan Amerika. Bahkan Indonesia memposisikan dirinya sebagai penantang depan Amerika. Keikutsertaan Indonesia ke dalam IMF hanya karena tren pada masa itu.
  3. Masa kepemimpinan Presiden RI Soeharto, pada sisi lain, menunjukkan bahwa Indonesia lebih condong kea rah Blok Barat dalam hal ini Amerika. Hubungan antara Indonesia dengan Amerika begitu baik kalau dilihat dai segi bentuan-bantuan luar negeri Amerika untuk Indonesia melalui IMF. Ketika privatisasi perusahaan negara, banyak kemudian investor Amerika yang menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Kepentingan ekonomi Amerika pun dapat terwujud.

Dari tiga poin di atas dapat diketahui bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika pada dua figur presiden, Sokarno dan Soeharto, berubah. IMF dalam hal ini menjadi pusat perhatian dengan adanya perubahan hubungan tersebut. IMF menjadikan hubungan Indonesia-Amerika sebagai rich bilateral relationship karena komunikasi, volume perdagangan  dan kerja sama kedua negara ketika menghadapi krisia, begitu intens. Namun konsekuensinya adalah, Indonesia tidak mandiri sebab mendapat interfensi IMF dalam masalah perekonomiannya.

Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, dengan demikian, dalam praktiknya dapat diintepretasikan menjadi dua hal yang sangat berbeda. Kebijakan luar negeri Soekarno berbeda sekali dengan yang dimiliki Soeharto. Selain menunjukkan perbedaan yang siginifikan, kebijakan luar negeri Indonesia tersebut dipertanyakan ke-non blokkannya. Mengingat ketika Soekarno, Indonesia sangat condong ke Uni Soviet. Sedangkan ketika Soeharto, Indonesia sangat condong ke Amerika.

DAFTAR PUSTAKA

Baldwin, D. A. (1966). Foreign Aid and American Foreign Poliicy. New York: Frederick A. Preager, Inc.

Djalal, H. (1997). politik Luar Negeri Indonesia Dasawarsa 1990. Jakarta: CSIS.

Hale, D. (2000). The IMF and US International Economic Policy. New York: W.W. Norton & Company.

Harinowo, C. (2004). IMF: Penanganan Krisi & Indonesia Pasca IMF. Jakarta: PT Gramedia Utama.

Holtsti, K. J. (1988). International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentioce-Hall International Inc.

Mas’oed, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.

Ohlin, G. (1966). Foreign Aid Policies Reconsidered. Paris: OECD.

Sabir, M. (1987). Politik Bebas Aktif. Jakarta: Haji Masagung.

Summers, L. (1998). Why America Needs the IMF. Wall Streets Journal.

Tim Peneliti pada Pusat Kajian Pasifik Universitas Hasanuddin. (1991) Peningkatan/Pengembangan Hubungan Indonesia-ASEAN dengan Negara-negara di Kawasan Pasifik.

Wardaya, B. T. (2008). Indonesia Melawan Amerika. Yogyakarta: Galang Press.

World Bank Report (1993). The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. New York: Oxford University Press.

Zhang, P. G. (1998). IMF and The Asian Financial Crisis. Singapore: World Scientific.

Zon, F. (2004). The IMF Game. Jakarta: IPS.

FOOT NOTE


[1]“Lembaran Negara Republik Indonesia,”  http://www.sjdih.depkeu.go.id diakses 7 Oktober 2009.

[2]“Where does the IMF gets its money?”, http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what.htm#money diakses 30 September 2009.

[3] Ibid

[4] Hasjim Djalal. Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990 (Jakarta, CSIS, 1997)  hlm.. 24.

[5] Ibid, hlm. 25.

[6] M. Sabir. Politik Bebas Aktif .( Jakarta, Haji Masagung, 1987.), hlm. 23-24.

[7] K. J, Holsti,, International Politics: A Framework for Analysis 5th Edition.( New Jersey, Prentice–Hall International, Inc.  1988. ), hlm. 96-97.

[8] Baca Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta, LP3ES, 1990), hlm. 41. Tingkat analisis yang lain ialah perilaku kelompok dan negara-bangsa.

[9] Cyrillus Harinowo, IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca IMF (Jakarta, PT Gramedia Utama, 2004), hlm. 31.

[10] Kompas, tanggal 24 Februari 1967

[11] Fadli Zon, The IMF Game (Jakarta: The Institute of Policy Studies, 2004), hlm. 24.

[12] Ibid, hlm. 25.

[13] Peter G. Zhang, IMF and The Asian Financial Crisis (Singapore: World Scientific, 1998), hlm. 7.

[14] David Hale, “The IMF and US International Economic Policy,” (New York: W.W. Norton & Company, 2000), hlm. 23.

[15] Fadli Zon, The IMF Game (Jakarta: The Institute of Policy Studies, 2004), hlm. 31.

[16] David A. Baldwin, Foreign Aid and American Foreign Policy (London, Frederick A. Praeger, Inc., 1966), hlm. 3.

[17] Ibid, hlm. 190.

[18] Goran Ohlin, Foreign Aid Policies Reconsidered (Paris, OECD, 1966), hlm. 11.

[19] Fadli Zon, The IMF Game (Jakarta: The Institute of Policy Studies, 2004), hlm. 28.

[20] Lawrence Summers, “Why America Needs the IMF,” Wall Streets Journal, March 27, 1998. Di dapat di  Fadli Zon, 2004. The IMF Game.

[21] Baskara T. Wardaya, Indonesia Melawan Amerika (Yogyakarta, Galang Press, 2008), hlm. 97.

[22] Tim Peneliti pada Pusat Kajian Pasifik Universitas Hasanuddin. Peningkatan/Pengembangan Hubungan Indonesia-ASEAN dengan Negara-negara di Kawasan Pasifik, hlm. 30.

[23]Ibid, hlm. 31.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Baca Fadli Zon, The IMF Game (Jakarta: The Institute of Policy Studies, 2004), hlm. 7. Barkeley Mafia merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada sebuah kelompok ekonom berpendidian barat yang berhalauan pasar. Dipimpin oleh Prof. Widjojo Nitisastro.

[27] Baca The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. (World Bank, Oxford University Press, 1993). Tujiuh negara lainnya yaitu Hong Kong, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan China. Disebut ‘Keajaiban’ karena pada kurun 1965-1990 delapan perekonomian negara tersebut adalah yang paling maju dari pada regional lainnya.

[28]Kusfiardi, Menyerah untuk Dijajah AS, http://kau.or.id/index2.php?option=com_content&do_ pdf=1&id=58), diakses 22 Oktober 2009.

[29] Ibid.

a The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. (World Bank, Oxford University Press, 1993). Tujiuh negara lainnya yaitu Hong Kong, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan China. Disebut ‘Keajaiban’ karena pada kurun 1965-1990 delapan perekonomian negara tersebut adalah yang paling maju dari pada regional lainnya.

[28]Kusfiardi, Menyerah untuk Dijajah AS, http://kau.or.id/index2.php?option=com_content&do_ pdf=1&id=58), diakses 22 Oktober 2009.

[29] Ibid.

Explore posts in the same categories: Hubungan LN Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: